Kebijakan Pemerintah Sekarang Cenderung Makin Liberal

Oleh: Fauzi Aziz

 

KITA percaya presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur , wakil gubernur, bupati, wakil bupati serta walikota dan wakilnya, semua sedang giat bekerja mengemban tugas negara. Mereka adalah pemimpin yang sedang berfikir dan bertindak di bawah panduan konstitusi dan peraturan perundangan.

Semoga para pemimpin itu tidak pernah lupa, mereka sedang bekerja dalam satu semangat persatuan dan kesatuan, tunduk dan patuh pada nilai ke-Tuhanan dan nilai kemanusiaan serta keadilan.

Juga senantiasa gemar bermusyawarah untuk mencapai mufakat guna mengurus dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi bangsa dan negara ini. Mereka adalah para pemegang komando, penguasa territorial dan mengemban sejumlah kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing.

Kerja untuk menyelesaikan masalah. Ini tugas pokok utama yang secara hakiki melekat pada setiap pemimpin di negeri ini. Apakah mereka tahu persis apa yang menjadi masalah di negeri ini. Harusnya tahu dan memahami konten dan konteksnya. Ibarat dokter, para pemimpin kita harus mempunyai kemampuan mendiagnosis masalah yang dihadapi bangsa ini.

Bila perlu mendetail dalam melakukan diagnosisnya. Setelah itu, mereka dituntut dapat menemu kenali masalah yang sejatinya dapat diputuskan sebagai masalah yang pantas dan patut diselesaikan oleh negara/pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Sebab ada masalah yang sejatinya bukan negara/pemerintah yang berhak menyelesaikannya, tetapi bisa ditangani sendiri oleh masyarakat, apakah mereka pelaku usaha atau masyarakat pada umumnya sesuai bidang kehidupan yang ditekuninya.

Kabinet kerja, adalah bekerja sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah. Kerja dalam konteks perkabinetan ada tiga wilayah besar yang melekat pada dirinya, yakni menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengembangan kehidupan masyarakat agar mecapai taraf kehidupan yang lebih baik dalam standar kehidupan yang berlaku umum.

Pengaturan, pembinaan dan pengembangan yang dilakukan pemerintah, konteksnya tunduk pada kaidah-kaidah konstitusi, peraturan perundangan dan etika moral. Kabinet kerja berarti bekerja dalam koridor yang bisa melakukan transformasi bangsa Indonesia agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya.

Sehat jasmani dan rohani. Mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari dalam standar yang layak secara material, spiritual dan emosional. Bangga menjadi bangsa Indonesia, percaya diri menjadi bangsa Indonesia.

Dan menimbulkan satu keyakinan bahwa mereka mampu menjadi bangsa Indonesia yang maju dan mandiri karena fungsi pengaturan, pembinaan dan pengembangan dirasakan oleh bangsa Indonesia di seluruh pelosok tanah air.

Mengatur tujuannya supaya kehidupan masyarakat menjadi tertib, sebagaimana para penguasa juga harus tunduk dan patuh pada aturan. Pembinaan dilakukan agar masyarakat dalam melaksanakan aturan tidak salah tafsir dan tidak salah urus dalam menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat.

Pendidikan, pengajaran dan pelatihan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan yang paling hakiki supaya masyarakat mempunyai bekal yang cukup untuk hidup mandiri. Pengem bangan berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat sesuai bakat dan minatnya sehingga mereka mampu lebih berperan sebagai para pencipta nilai bagi kehidupannya sendiri dan bagi nusa dan bangsa.

Pembuatan peraturan perundangan adalah bentuk nyata dari pelaksanaan pengaturan yang tujuannya agar terjadi ketertiban dalam pengelolaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuannya bukan untuk mempersulit/menghambat warga masyarakat beraktifitas secara kreatif dan inovatif, tetapi memberikan perlindungan yang wajar karena proses pembinaan dan pengembangan tidak bisa sepenuhnya dibiarkan tumbuh sesuai hukum pasar.

Pembinaan dan pengembangan ibaratnya sebagai kawah candradimuka untuk mencetak kader bangsa agar mampu menjadi bangsa yang maju dan mandiri. Jadi, bila pemerintah lebih sibuk mengurus modal asing, yang seakan tanpa hadirnya modal asing ekonomi di negeri ini tidak akan bisa tumbuh, maka tindakan ini tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya tepat.

Karena itu, dalam setiap pengaturan, pembinaan dan pengembangan selalu ada konten yang konteksnya untuk melindungi segenap bangsa. Indonesia bukan “komoditas” atau “barang dagangan” atau yang bisa “dikontrakkan” kepada para pemilik kapital dari manapun datangnya.

Oleh sebab itu, Kabi net Kerja dalam menjalankan amanat konstitusi dan peratur an perundangan harus beridiologi. Tidak boleh mengambil sikap pragmatisme, yang penting kita dapat uang atau keuntungan seperti layaknya berbisnis. Langkah ini keliru dan pasti tidak konstitusional.

Menciptakan pertumbuhan ekonomi tidak boleh at all cost atau at any cost. Pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan adalah yang ditumbuhkan oleh adanya pengaturan yang konstitusional, proporsional karena ada kepentingan nasional yang tidak boleh dikorbankan dan dengan demikian harus memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat.

Pengaturan, pembinaan dan pengembangan diperlukan agar bangsa Indonesia tidak sekedar diposisikan sebagai “jongos” atau hanya menjadi “orang bayaran” dari para pemilik modal. Menjadi negara demokrasi, bukan dipakai untuk melayani pemodal dan mereka pantas untuk dipantaskan karena mereka datang membawa duit.

Menjadi negara demokrasi adalah memberikan kesempatan luas bagi masyarakat berpartisipasi secara bottom-up karena rakyat adalah pemilik kedaulatan, sehingga pengaturan, pembinaan dan pengembangan yang dilakukan Kabinet Kerja adalah dalam rangka mempersiapkan bangsa Indonesia berdiri di atas kaki sendiri.

Seriuskah Kabinet Kerja benar-benar melakukan pembangunan ekonomi Berdikari sesuai Trisaktinya Bung Karno? Nyatanya tidak. Pasalnya, kebijakan pemerintah sekarang malah cenderung makin liberal dan pendekatannya benar-benar pragmatis. Aturan dibuat memanjakan modal asing agar bisa nyangkul di Indonesia.

Bangsanya sendiri harus melakukan langkah putar otak dan memeras keringat demi sesuap nasi karena pemerintah tidak melindungi kepentingannya akibat makin maraknya barang selundupan yang masuk ke negeri ini.

Pasar Tanah Abang dan Mangga Dua Jakarta adalah tempat berseminya barang impor, khususnya dari RRT, yang konon masuk secara legal maupun illegal. Berkaitan dengan itu, Kabinet Kerja dalam mengurus republik ini sebaiknya beridiologi, bukan berfikir dalam hal-hal yang bersifat pragmatis.

Kabinet Kerja harus mendorong bangsa Indonesia, tanpa ada pembedaan kelas agar berkontribusi dalam proses pembentukan dan pengembangan bangsa yang berdaulat secara politik, ekonomi dan budaya sehingga mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia.(penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi).