Kegaduhan Politik

Oleh: Edi Siswoyo

SEBUTANNYA keren “Anggota DPR Yang Terhormat”, tapi tingkah dan polahnya di ruang sidang paripurna DPR Kamis pekan lalu benar “tidak terhormat” alias nol besar. Presiden Abdurahman Wahid pernah menyebut DPR seperti Taman Kanak-Kanak. Masyarkat melalui siaran langsung televisi disuguhi tontonan anggota DPR yang merangsek ke meja pimpinan sidang. Mereka berteriak-teriak ketika interupsinya–ingin berbicara–diabaikan. Suasana sidang menjadi geduh dan memalukan.

Kegaduhan di ruang sidang DPR tersebut disambut kekhawatiran para investor di pasar keuangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSAG) anjlok dari level 5.000 atau melorot 2,73 persen. Pasar keuangan diperkirakan akan terus tertekan hingga akhir tahun ini. Pemilihan pimpinan DPR 2014-2017 yang menimbulkan keduhan politik itu tak lebih sebagai panggung drama. Sebuah pertunjukan itu mentontonkan secara telanjang hilangnya sikap negarawan. Para anggota DPR lebih menonjolkan ego individunya, mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompok dari pada kepentingan bangsa. Musyawarah dan mufakat sebagai esensi demokrasi Pancasila menjadi tidak penting di dalam proses pengambilan keputusan.

Apa yang terjadi di gedung DPR tersebut merupakan i kelanjutan dari sikap partai politik (parpol) pendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Hata Radjasa yang belum legowo terhadap penetapan hasil Pilpres 9 Juli 2014. Mereka melakukan perlawanan melalui DPR dengan mendesain UU MD-3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). Pimpinan DPR dengan sistem paket dan mensyaratkan mendapat dukungan lima fraksi di DPR.

Prinsip the winner takes all menjadi nyata dalam pemilihan pimpinan DPR periode 2014 – 2019. Koalisi Merah Putih menjadi pemenang saat sidang paripurna DPR mengesahkan Setya Novanto (Partai Golkar) sebagai Ketua DPR dengan wakil Agus Hermanto (Partai Demokrat), Fahri Hamzah (Partai Keadilan Sejahtera), Fadli Zon (Partai Gerindra) dan Taufik Kurniawan (Partai Amanat Nasional). Koalisi Indonesia Hebat–PDI Perjuangan parpol pemenang pemilu 2014–sebagai pengusung dan pendukung pasangan capres dan cawapres terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak punya wakil di pimpinan DPR.

Kegaduhan politik tidak perlu karena hanya akan mengggangu jalannya pembangunan nasional. Seyogyanya “Anggota DPR Yang Terhormat” bisa menunjukkan kehormatan sikapnya sebagai negarawan. Masyarakat berharap anggota DPR mau mengurangi egonya dengan menekan kepentingan individu dan kelompoknya demi kepentingan bangsa dan negara tercinta Indonesia. ***

Berita Terkait

Komentar

Komentar