Kembangkan Perekonomi Daerah

Laporan: Redaksi

JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Kita sudah mengabaikan UUD 1945 dalam menata perekonomian negara. Para pemimpin sudah tidak memperhatikan lagi perekonomian kerakyatan. Padahal seyogianya perekonomian kerakyatan yang juga berarti perekonomian daerah berperan 50 persen dalam pembangunan perekonomian nasional.

Demikian wawancara tubasmedia.com dengan mantan Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Drs Fauzi Aziz, Selasa lalu di Jakarta. Sementara itu, katanya, pihak asing sudah merambah perekonomian nasional kita, seperti tambang, industri, perbankan, pasar modal dan lain-lain. “Sistem perekonomian kerakyatan berdasarkan UUD 1945 sudah diabaikan. Kita sudah meninggalkan UUD 1945,” kata Fauzi Aziz.

Dikatakan, potensi dan kekuatan ekonomi daerah sudah diabaikan. Sebab itu jangan heran kalau suatu saat negara kita dengan penduduk 240 juta hanya diperhitungkan sebagai pasar yang raksasa, bukan produsen. Dan dalam keadaan sekarang, produk luar negeri, terutama dari China sudah membanjiri negara kita, hampir seluruh barang kebutuhan (consumer goods), katanya.

Sebab itu, Fauzi Aziz menekankan, perlu menggali kembali potensi perekonomian daerah untuk menopang perekonomian nasional. Sebagai contoh, Fauzi Aziz menyebutkan, ada sekelompok anak muda yang kembali ke daerah setelah mendapat pendidikan di kota untuk membangun perekonomian berdasarkan potensi daerah.

“Mereka menjadi petani, tapi bukan petani tradisional, melainkan mengembangkan pertanian berbasis ekonomi maju, dengan kapitalisasi (modal) mengoptimalkan fungsi lahan dengan hasil 7-8 ton per hektar sekali panen. Dengan pola ini swasembada pangan berbasis beras dapat dicapai. Modernisasi kemajuan suatu daerah, tidak usah harus dengan wah, tapi mulai dengan cara yang sederhana,” katanya.

Dikatakan, dengan para ahli pertanian lulusan IPB, hal itu dengan mudah dapat dicapai. Mungkin, selain padi, hortikultura pun dapat berkembang dengan modernisasi itu. “Dengan mengembangkan potensi daerah itu, perekonomian daerah akan terbuka dengan sendirinya. Budi daya dan ekonomi pertanian. Ini kita baru bicara intensifikasi, belum ekstensifikasi lahan. Tapi tentu di sini diperlukan kemauan politik untuk melirik dan berpedoman kembali ke UUD 1945. Tapi apakah kita masih berpegang teguh pada UUD kita itu?” katanya lagi deengan nada yang aaga pesimistis.

Menurut Fauzi Azis, hal yang sama juga dapat dilakukan dengan industri kecil dan menengah (IKM). “Tapi maksudnya di sini bukan kerajinan, melainkan IKM manufaktur, seperti manufaktur kulit, industri makanan dan lain-lain yang dikelola berdasarkan kalkulasi dan manajemen. IKM ini tentu didasarkan inklusif kewilayahan, atau dikelola berdasarkan kewilayahan, dan tentu pemda mempunyai komitmen untuk mengembangkannya,” tambahnya lagi.

Dikatakan, hal itu dikembalikan lagi ke potensi dan kemampuan daerah bersangkutan. “Tidak usah berkutat pada satu produk atau one village one product (OVOP), tapi dikelola menurut potensi daerah di dalam industrial village, atau city of industry, entah produk kulit, pariwisata, atau pertanian modern,” tambahnya.

Sementara itu Stah Ahli Menteri Perindustrian bidang Penghuatan Struktur Industri, Ir Achdiat Atmawinata mengatakan dari bagian penguatan struktur industri mengatakan, potensi negara kita luar biasa, makanan (food) sumber daya alam (SDA) seperti tambang melimpah.

“Food and natural resources yang negara lain tidak miliki, kita punya melimpah. Sebab itu seyogianya kita tidak mau mengekspor bahan baku, tapi sudah diolah melalui industri. Demikian juga sebaiknya kita tidak mengimpor peralatan mesin, tapi memproduksi sendiri di dalam negeri. Itu yang akan mengembangkan perekonomian kita,” katanya.

Ditambahkan, batu bara untuk pembangkit listrik yang ditambang di luar Jawa, seyogianya juga dipakai untuk pembangkit listrik di daerah, sehingga perekonomian daerah juga berkembang. “Tapi infrastruktur di daerah harus dibangun dan dikembangkan, supaya investor tertarik ke daerah,” katanya. (apul/sabar)