Kemenperin Butuh Menteri yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi

Oleh: Fauzi Aziz

 

PEMBANGUNAN industri di Indonesia tidak hanya memerlukan “arsitek” yang handal, tapi juga eksekutor dan jenderal lapangan yang brilian. Dalam kaitan ini kepemimpinan industrialisasi harus bisa dipimpin dan dikendalikan dengan cara extra ordinary.

Sosok yang lembek tentu tidak tepat jika diserahi tugas menjadi jenderal lapangan memimpin pelaksanaan pembangunan industri nasional. Di lapangan ibarat di tim sepakbola diperlukan seorang kapten yang mampu mengorganisir pemain untuk memenangkan pertandingan. Kapten biasanya dipilih tokoh yang mumpuni.

Cemerlang cara berfikir dan bertindak dan disegani dan dihormati oleh anggota timnya karena wibawa dan kapasitasnya dinilai kompeten dan kredibel. Kepemimpinan dalam melaksanakan industrialisasi memberikan rasa nyaman kepada presiden karena langkah yang dilakukan dapat memberikan keyakinan bahwa apa yang sedang dikerjakan berjalan sesuai kebijakan presiden, yakni meningkatkan investasi dan produksi.

Kepemimpinan dalam industrialisasi harus mampu menjadi jangkar (anchor) yang mampu mengorganisir para pemangku kepentingan terkait untuk ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan industrialisasi di negeri ini.

Kalau hanya bertindak sebagai follower sulit diharapkan bisa menjadi mesin penggerak. Pemimpin pelaksanaan industrialisasi berani menawarkan sejumlah regulasi dan deregulasi yang proper dan dapat direspon positip oleh kalangan dunia usaha dan mendapatkan dukungan penuh dari mitra kerjanya di kabinet karena apa yang disampaikan masuk akal dan dapat diterima sebagai bahan perumusan kebijakan ekonomi untuk mendukung pelaksanaan industrialisasi.

Catatan ini penting disampaikan karena periode 2014-2019 merupakan periode kunci dan tahap menentukan pelaksanaan pembangunan industri yang prioritas utamanya adalah pengembangan industri berbasis sumber daya alam, dalam rangka peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Alasan berikutnya adalah jika industrialisasi tidak tumbuh signifikan, Indonesia tidak akan bisa naik kelas menjadi bangsa yang tingkat pendapatannya rata-rata tinggi. Artinya, Indonesia akan terperangkap dalam jebakan midle income trap.

Kepemimpinan dan kemampuan mengelola pelaksanaan kebijakan industri adalah dua sisi sekeping mata uang logam. Kalau syarat ini tidak bisa dicukupi, sulit rasanya perubahan akan terjadi. Pembangunan industri tidak bisa sepenuhnya diserah kan kepada mekanisme pasar.

Dalam hal tertentu, seperti dalam pembangunan industri strategis atau industri pionir dan hilirisasi memerlukan intervensi pemerintah dengan menetapkan kebijakan bahwa sektor-sektor tersebut dapat dibangun melalui investasi langsung pemerintah.

Dan usulan ini harus datang dari menteri teknisnya untuk disampaikan kepada presiden guna mendapatkan persetujuan. Periode 2014-2025 adalah tahapan tinggal lindas ketiga dalam rangka industrialisasi dan bisa disebut sebagai era kebangkitan. Akselerasi implementasi kebijakan dan progam menjadi keniscayaan.

Tinggal landas pertama terjadi setelah Indonesia mengenyam kemerdekaan sampai tahun 1960- an. Periode 1980-1990-an adalah tinggal landas kedua, dimana sebelum terjadi krisis likuiditas Asia tahun 1998, industri manufaktur mampu tumbuh rata-rata 12% per tahun.

Tidak ada pilihan lain, mesin industrialisasi harus bergerak dengan efisiensi dan produktifitas yang tinggi karena eranya memang menuntut persyaratan itu. Karena itu kepemimpinan yang kompeten dan kredibel tidak bisa ditawar.

Jabatan menteri adalah jabatan politik, tetapi persyaratan kompetensi dan krebibilitasnya tidak bisa diabaikan begitu saja kendati politik bagi-bagi jatah menteri mewarnai pertimbangan ketika kabinetnya dinamakan kabinet kerja.

Sedang Panik

Boleh-boleh saja Menteri Perindustrian dari kalangan politisi, tapi dicarilah politisi yang memahami roh industri jangan yang sama sekali kosong tidak ada pemahaman tentang industri.

Pasti adalah seorang politisi yang faham industri sebab sektor ini sangat strategis, beda dengan kementerian lain yang bisa digerakkan dengan permainan politik. Sekali lagi kita tegaskan, kementerian perindustrian adalah kementerian teknis yang membutuhkan menteri yang mengerti secara teknis apa itu industri. Dicarilah menteri yang punya nalar jauh ke depan dan tidak yang hanya bisa bongkar pasang kabinet yang terlihat seperti uji coba bagaikan orang yang sedang panik.

Yang penting pula, menteri harus memiliki grand desain dan harus bertindak secara by desain, bukan by eksiden.OK…(penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi dan industri).