Kemenperin Dorong Peran PonPes Mewujudkan Kemandirian Industri Nasional

CIKARANG, (tubasmedia.com) – Disamping mendukung program revitalisasi SMK untuk penguatan pendidikan vokasi, Kemenperin juga tengah mendorong peran pondok pesantren dalam upaya mewujudkan kemandirian industri nasional.

Langkah strategis ini dilakukan melalui Program Pengembangan Industri di Pondok Pesantren, yang berbasis pada Business Process Outsourcing (BPO), Joint Operation dan Capacity Building dengan kerjasama beberapa perusahaan industri dan perbankan.

“Untuk itu, dalam kesempatan ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) peningkatan kapasitas kemandirian pondok pesantren dan pemberian smart card Fintech secara simbolis kepada pengelola pondok pesantren,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri untuk wilayah Jawa Barat di PT. Astra Otoparts Tbk. di Kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC) Bekasi, Jawa Barat. Jumat (28/7).

Aplikasi dan smart card Fintech ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan pondok pesantren yang dapat dimonitor secara real time, dengan beberapa fitur seperti pengiriman uang dari wali santri kepada santri, belanja di koperasi pesantren, pembelian pulsa, menabung, pemasaran produk pesantren kemasyarakat umum melalui e-commerce, serta penyediaan kredit perumahan bagi santri dan pengurus pondok pesantren kedepannya.

“Selain itu dikembangkan juga program Santri preneur yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan ekonomi melalui penumbuhan wirausaha baru di lingkungan pondok pesantren, melalui bimbingan, pendampingan, bantuan mesin dan peralatan, serta fasilitasi promosi melalui festival ekonomi syariah Islamic Sharia Economic Festival (ISEF) tahun 2017,” papar Airlangga.

Selanjutnya, untuk mendorong pondok pesantren mengembangkan pendidikan vokasi yang berorientasi produksi, dilakukan melalui pemanfaatan teaching factory. Bahkan, sejalan dengan program peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, dilakukan pula penyerahan sertifikat Training of Trainer sebagai tindak lanjut deklarasi pemagangan, yang diserahkan secara simbolis oleh Ketua KADIN Indonesia kepada empat orang trainer dari KADIN daerah dan perusahaan, yang disiapkan untuk menjadi instruktur atau pembimbing praktek di industri.

“Dalam rangka mendukung investasi dan pertumbuhan industri di kawasan industri dan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) melalui penyediaan tenaga kerja kompeten, kami juga telah mendirikan Politeknik dan Akademi Komunitas di beberapa kawasan industri dan WPPI,” tutur Airlangga.

Disamping mengembangkan pendidikan vokasi baik di tingkat menengah maupun tinggi, Kemenperin juga menyelenggarakan program Diklat dengan sistem 3in1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja). Pada tahun 2017, target program ini diikuti sebanyak 22.000 orang. “Kami berharap, hingga tahun 2019, program diklat ini melibatkan sebanyak 162.000 orang,” imbuhnya.

Dalam kesempatan peluncuran vokasi industri Jawa Barat, dilakukan penyematan tanda peserta Diklat sistem 3in1 yang diikuti oleh 400 orang, terdiri dari Diklat Operator Mesin Industri Garmen sebanyak 300 orang, yang akan ditempatkan bekerja pada 10 perusahaan industri tekstil di Jawa Barat serta Diklat Alas Kaki sebanyak 100 orang, yang akan ditempatkan bekerja di Adis Dinamika Sentosa, Majalengka.

Dengan jumlah siswa yang ikut link and match sebanyak 845.000 dan peserta diklat sebanyak 162.000, Kemenperin optimistis target satu juta SDM industri yang tersertifikasi kompetensi sampai tahun 2019 akan tercapai. (ryan)