Kemenperin Optimalkan Kualitas Pelayanan Publik

Arus Gunawan

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik.

Hal tersebut merupakan salah satu implementasi dari komitmen Kemenperin agar sektor industri manufaktur terus tumbuh optimal serta mampu berkontribusi menjadi penggerak bagi perekonomian nasional, terlebih pada era digital saat ini.

“Salah satu langkah strategis yang dijalankan dengan mencanangkan gerakan zona integritas di seluruh satuan kerja (satker) Kemenperin, agar senantiasa menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” ujar Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian, Arus Gunawan, Rabu (30/12).

Menurut Arus, langkah ini sejalan dengan upaya Kemenperin untuk terus memperbaiki jajaran birokrasi yang bersih, produktif, transparan, melayani masyarakat dan akuntabel.

“Hal ini dalam rangka menciptakan seluruh aparatur yang turut mendorong kinerja sektor industri nasional agar semakin berdaya saing global,” ujar Arus.

Ia menyampaikan, kunci sukses dalam pembangunan zona integritas ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, yang mana mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi tempat individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya.

“Karena itu, kami terus mendorong agar pelaksanaan pelayanan publik seluruh unit satker di bawah Kemenperin untuk memberikan layanan prima serta mampu berinovasi dalam melakukan jasa layanan,” paparnya.

“Serangkaian program reformasi birokrasi untuk mewujudkan perubahan menuju tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih telah dilakukan Kemenperin sejak 2005 melalui pembangunan zona integritas dan penanaman nilai serta budaya kerja yang positif kepada aparatur di lingkungan Kemenperin,” imbuh Arus.

Menurutnya, satker yang menerima predikat WBK dan WBBM telah menerapkan manajemen perubahan, penguatan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja dan pelaporan.

“Satker-satker tersebut juga memperkuat kualitas pelayanan publik sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat maupun industri,” ujarnya.

BBTPPI

Doddy Rahadi

Satker-satker di bawah Kemenperin yang mendapatkan predikat WBBM yang diberikan oleh Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) adalah Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang, Balai Industri Surabaya, Sekolah Menengah Analisis Kimia (SMAK) Padang, Sekolah Menengah Analisis Kimia (SMAK) Bogor.

Selanjutnya, satker penerima predikat WBK tahun 2020 meliputi Akademi Teknologi Industri (ATI) Padang, Balai Riset dan Standarisasi (Baristand) Padang, Balai Riset dan Standarisasi (Baristand) Banjarbaru, Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung, Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) Yogyakarta

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Doddy Rahadi mengapresiasi capaian satker Kemenperin, terutama yang memperoleh predikat WBBM pada tahun 2020.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada satker yang mencapai predikat ini, karena tidak seluruh kementerian/lembaga memiliki sejumlah satker yang berpredikat WBBM,” ujar Doddy.

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang merupakan salah satu penerima predikat WBBM pada 2020. Satker ini sebelumnya meraih predikat WBK pada tahun 2017.

Salah satu poin utama yang menjadi kriteria untuk memperoleh predikat WBBM adalah inovasi baru dalam pelayanan jasa, salah satunya melalui digitalisasi sistem layanan. Selain fokus pada inovasi layanan publik dan inovasi untuk perbaikan internal satker, BPPI juga mendorong inovasi dalam rangka penguatan industri hijau.

Peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada sektor industri melalui digitalisasi yang dilakukan oleh BBTPPI meliputi transformasi digital e-office dan e-service yang dirangkum dalam wadah Digital Center BBTPPI dengan dukungan Sistem Informasi Digital Terintegrasi BBTPPI.

“Program ini bertujuan untuk mendukung budaya paperless, menciptakan iklim industri hijau, meningkatkan kinerja produktif, serta memberikan pelayanan yang efektif dan efisien,” jelas Doddy. (sabar)

Berita Terkait

Komentar

Komentar