JAKARTA, (tubasmedia.com) – Kemiskinan mudah dipoles menjadi isu politik. Tapi kemiskinan juga bisa menjadi amunisi bagi pemerintah jika mampu mengatasinya dengan efektif.
Dalam kaitan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di tingkat pedesaan naik di era kepresidenan Jokowi. Apa yang terjadi?
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan pada September 2015 sampai Maret 2016 mengalami kenaikan. Di mana pada September 2015 angkanya 1,84 sementara Maret 2016 naik menjadi 1,94.
Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di tingkat desa naik, karena tingginya inflasi di daerah serta merosotnya pendapatan warga daerah. Selain itu juga, orang yang tinggal di desa lebih banyak mengkonsumsi produk yang berasal dari kota.
Dengan harga yang cukup mahal lantaran jalur distribusi yang panjang dan menyebabkan harga menjadi mahal. Kepala BPS Suryamin menduga, tingkat kemiskinan masyarakat di pedesaan makin parah saja. “Kami menduga di pedesaan terjadi peningkatan kedalaman dan keparahan kemiskinan, sehingga secara rata-rata di desa meningkat,” ungkap Suryamin di Jakarta, Senin (18/07/2016).
Bank Dunia melansir angka gini ratio Indonesia yakni 0,45 pada 2016, naik dari 0.42 tahun 2015. Ini meningkat dibandingkan 2014 (0,41) dan 2013 (0,39).
Laporan Bank Dunia menyebutkan kesenjangan pendapatan makin lebar pada tahun 2002 yang mencatat 10 persen orang kaya mengkonsumsi 42 persen hak orang miskin, dan tahun 2015 ini 10 persen orang kaya mengkonsumsi 54 persen hak orang miskin, dan 54 persen pekerjaan ada di sektor informal dengan upah murah dan tanpa jaminan sosial serta kepastian kerja.(red)