Ketimpangan akan Terus Berlangsung

Stabilitas.jpgaaaaaaaaaaaaa

Oleh: Fauzi Aziz

 

SELAMA ini kita mendapatkan pembelajaran yang paling sederhana bahwa politik adalah kekuasaan dan ekonomi adalah soal rumahtangga. Kekuasaan untuk kepentingan siapa dan rumahtangga siapa. Pastinya kekuasaan bukan untuk kepentingan penguasa. Rumahtangga, bisa menyangkut rumahtangga keluarga, rumahtangga perusahaan dan rumahtangga negara.

Kekuasaan diperoleh melalui dukungan rakyat untuk menjadikan seseorang itu penguasa. Sesudah menjadi penguasa, sesuai mandat yang diberikan, para penguasa wajib mengurus seluruh kebutuhan rakyat agar dapat  hidup sejahtera dan makmur.

Inilah makna politik berkaitan dengan urusan kemanusiaan. Sedangkan makna ekonomi sebagai rumahtangga keluarga, korporasi dan rumahtangga negara dimaksudkan baik masyarakat, perusahaan dan negara mampu mengurus dirinya sendiri secara mandiri mengelola sumber daya untuk menciptakan kekayaan dan kemakmuran.

Jadi jelaslah politik dan ekonomi adalah soal kemanusiaan. Politik dan ekonomi mempunyai misi utama yang paling hakiki,yakni memanusiakan manusia di sepanjang perjalanan hidupnya.

Oleh sebab itu, pembangunan sosial atau investasi manusia harus menjadi fokus dan perhatian bagi sebuah negara yang sedang melaksanaan progam pembangunan. Kita rasanya tidak/belum memiliki kebijakan pembangunan sosial.

Padahal di negara-negara maju Asia Timur, pembangunan sosial sudah menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi dan kedua elemen tersebut saling mendukung.Oleh sebab itu di dalam BAB XIV UUD 1945 judulnya berbunyi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”.

Ini memberikan penegasan bahwa setiap keputusan penting di bidang politik dan ekonomi harus memberikan dukungan kepada warga negaranya tanpa kecuali menjalankan demokrasi ekonomi agar mampu mengurus rumahtangga ekonomi, baik pada skala keluarga, korporasi maupun negara.

Berkaitan dengan ini, pemerintah bersama parlemen sebagai “penguasa” wajib menyiapkan seperangkat peraturan perundangan tentang sistem perekonomian nasional yang terintegrasi dengan sistem sosial.

Nancy Birdsall, Presiden Center for Global Development  mengatakan  tujuan mendasar pembangunan ekonomi bukanlah pertumbuhan ekonomi, tetapi peningkatan kesejahteraan manusia. Bahkan lembaga tersebut dalam sebuah tulisanya bertajuk  Social Development is Economic Development menyatakan  social development is good economies.

Pertumbuhan ekonomi memang diperlukan, namun tidak cukup karena pada akhir nya sumber daya manusia unggul dan produktif menjadi kunci kemajuan serta keberlanjutan pembangunan. Pertanyaannya, apakah Indonesia telah menjalankan kebijakan yang bersifat integral, misal kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial dibuat menyatu dalam satu sistem kebijakan.

Jawabannya tentu belum karena apa yang selalu dibuat pemerintah sifatnya parsial dan sektoral. Ketimpangan antar kelompok pendapatan terjadi  akibat kebijakan ekonomi tidak disusun bersama dan kebijakan sosial.

Melebarnya kesenjangan dengan gini ratio menjadi 0,41 adalah akibat terjadinya ketimpangan dalam kebijakan. Dan jika pola dan struktur kebijakannya tidak dibenahi, maka sampai kapanpun, ketimpangan akan terus berlangsung.

Indonesia akan menghadapi masalah sosial ekonomi yang tidak sehat jika kebijakannya tidak ditata ulang untuk bisa mewujudkan sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial.

Ini tantangan yang harus direspon penguasa.Jika tidak direspon, akan bisa bergeser manjadi ancaman dan gangguan.Wujudnya paling nyata adalah konflik sosial mudah tersulut. Terorisme mudah berkembang. Ke depan hal-hal  yang berkaitan dengan perumusan kebijakan politik dan ekonomi di negeri ini kiblatnya perlu diluruskan agar kekuasaan seketika menempel pada jiwa raga para elit politik jangan hanya dijadi kan symbol dan hanya dipakai membangun oligarki kekuasaan semata.

Di pundaknya melekat tanggungjawab politik kebangsaan yang menuntut mereka mampu membuat kebijakan politik dan ekonomi yang selaras, seiring dengan adanya kebutuhan untuk menyelenggarakan sistem politik ekonomi konstitusi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahtera an sosial.

Manusia adalah subyek dan obyek pembangunan, sehingga pembangunan manusia seutuhnya adalah menjadi arus utama dalam pembuatan kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial yang dipadukan dalam satu kerangka kebijakan (one policy frame work). (penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi dan industri).

Berita Terkait