Kinerja Aparat Pemda DKI Dinilai Buruk

Oleh: Anthon P.Sinaga

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan teguran yang mengejutkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang komitmen pembangunan transportasi di Jakarta, yang dikatakan hanya pepesan kosong. “Banyak yang berkomitmen membangun transportasi di Jakarta, luar biasa banyaknya sepuluh tahun ini, semuanya pepesan kosong,” kata Presiden SBY dalam rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Senin, pekan lalu.

Kenapa disebut pepesan kosong, karena memang tidak terlihat wujudnya di lapangan. Kemacetan lalu lintas tetap terjadi dan malah semakin menggila di jalan raya. Persoalan angkutan umum yang saling berebutan dengan kendaraan pribadi, juga tidak terpecahkan. Sepertinya masalah bisa diselesaikan hanya dengan keterangan pers dan rencana-rencana muluk-muluk, tapi action di lapangan tidak ada.

Ini memang kebiasaan buruk selama ini, karena setiap kegiatan dijadikan dulu sebagai proyek yang harus ada anggarannya. Setelah turun anggaran, baru dikerjakan. Padahal, aparat teknis Pemda DKI yang tugasnya memang mengurusi sarana dan prasarana transportasi, sudah mendapatkan gaji dan bermacam tunjangan yang cukup lumayan, setiap bulan.

Di sinilah memang diperlukan ketegasan dan keberanian dari seorang gubernur untuk memecut dan bila perlu memecat anak buah yang tidak melaksanakan tugasnya. Sehingga, tidak heran ada pihak, seperti dari Partai Demokrat DKI yang menilai kepemimpinan Fauzi Bowo lemah, karena tidak memiliki gebrakan apa pun menyelesaikan masalah Jakarta dalam tiga tahun pemerintahannya sejak terpilih pada Pemilukada 2007 lalu.

Satu contoh lagi kinerja aparat Pemda DKI yang dinilai buruk adalah dibiarkannya telantar lebih dari 25 blok rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) milik Pemda DKI di daerah Marunda, Clincing, Jakarta Utara. Sejak didirikannya Rusunawa ini tahun 2005 lalu, hingga kini dibiarkan kosong tidak berpenghuni, sehingga tidak sedikit fasilitas bangunannya yang hilang dicuri, seperti pintu-pintu, daun jendela, pipa air dan juga kabel instalasi listrik yang sudah raib.

Padahal tujuan semula pendirian Rusunawa itu untuk menampung warga yang digusur dari kolong jembatan, dari lahan-lahan milik pemerintah, ataupun dari daerah yang terkena proyek pembangunan. Sudah lebih dari lima tahun Rusunawa itu dibiarkan mubazir, padahal penghuni-penghuni liar sepanjang rel kereta api, dan sepanjang bantaran sungai masih banyak yang bisa ditampung di sana. Memang tidak ada gebrakan Fauzi Bowo.

Bantaran Rel dan Sungai

Mulai 1 Maret nanti, warga penghuni bangunan liar di bantaran rel kereta api di Jakarta akan ditertibkan oleh PT Kereta Api. Sebagai salah satu alternatif tempat tinggal pengganti, pemerintah menawari warga pindah ke rumah susun. Tahap pertama penertiban adalah sepanjang rel dari Stasiun Kota hingga Sawah Besar Di sana terdapat sekitar 800 bangunan liar di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Tangki, Kelurahan Pinangsia dan Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat .

Selain itu, Pemerintah Kota Jakarta Selatan juga berencana menertibkan bangunan sepanjang bantaran Kali Krukut, untuk mengatasi banjir. Lokasinya yang akan ditertibkan sepanjang 6 kilometer mulai dari Jl Tendean hingga Jl TB Simatupang. Pihak Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Selatan kini tengah mendata berapa jumlah penghuni bangunan yang terkena pelebaran, termasuk kepemilikan tanah girik, sertifikat atau tanah garapan untuk ganti rugi. Mereka pun akan ditawari pindah ke rumah susun. ***