Kiper Merangkap Kapten Sekaligus Pengawas Pertandingan

Laporan: Redaksi

BETAPA beratnya tugas dan tanggungjawab sang kiper kalau hal ini terjadi. Tangan cuma dua, kaki juga dua, otak hanya satu-satunya dimiliki. Overload pasti bebannya. Ya kalau semuanya well organize dan well manage, semuanya dapat dikoordinasikan dan tidak out of control, everything is okay.

Nah kalau anggota tim kesebelasannya yang lain lebay, bermain ogah-ogahan, mau menang atau kalah bukan urusan gue, emangnya gue pikirin, apa jadinya? Pasti akan kocar-kacir. Dalam dunia sepak bola tidak akan terjadi andalan yang seperti itu. Yang ada adalah kiper merangkap kapten banyak kita jumpai.

Tapi kalau menjadi pengawas pertandingan tidak ada. Namun demikian kalau ilustrasi tadi kita tempatkan dalam ekonomi, peran seperti itu bisa terjadi dan kenyataannya ada. Bank Indonesia, sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai beroperasi sebagai otoritas moneter peran dan tanggungjawabnya sangat besar dan berat mengelola kebijakan moneter.

Dia sebagai regulator yang fungsi utamanya adalah pengaturan dan pembinaan. Pada posisi ini, berarti BI kira-kira bertindak sebagai kapten agar para pelaku ekonomi dapat bermain elegan dengan aturan main yang jelas dalam menjalankan aktivitasnya sebagai pebisnis. Pada ranah yang lain, BI bertindak sebagai pengawas pertandingan, dalam konteks ini, fungsinya utamanya adalah mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan dan perbankan.

Pada kondisi terjadi gejolak ekonomi yang bisa mengancam kegiatan ekonomi, BI dengan kewenangannya menjadi institusi pengendali agar sistem perekonomian tidak overheating atau colaps. Memerankan fungsi sebagai semacam penjaga gawanng dan bahkan sebagai last resort.

Pujian cacian sudah biasa dan menjadi santapan hari bagi lembaga central bank dalam menjalankan tugas, terutama kalau kebijakan yang dikelolanya dinilai tidak tepat, lambat dan lain-lain. Otoritas lainya yang tugas dan tanggung jawabnya juga tak kalah beratnya adalah otoritas fiskal yang dalam hal ini menjadi tanggung jawabnya kementrian keuangan.

Fungsi-fungsi utama serupa tak sama dengan fungsi utama otoritas moneter, yaitu pada suatu waktu bisa bertindak sebagai regulator di bidang fiskal, menjadi pengawas juga dan menjadi unsur pengendali dan penyelamat ekonomi, manakala terjadi keadaan krisis. Karena itu dalam kebijakan fiskal kita kenal ada istilah cadangan fiskal, yaitu sejumlah dana yang sengaja direserve sebagai semacam dana contigency.

Karena itu, kebijakan moneter dan fiskal dinegara manapun adalah bak dua sejoli yang harus selalu kompak, harmonis karena peran dan fungsinya seperti itu, secara bodohan tugasnya bisa dikatakan harus terus menerus jagain agar kegiatan ekonomi di masyarakat selalu stabil dan menjadi pemberi aba-aba agar potensi terjadinya economic buble dan overheating tetap dapat dicermati, serta menjadi juru selamat kalau sampai terjadi crash.

Karena itu, otoritas moneter dan fiskal harus bersifat netral, kredible dan harusnya bebas dari campur tangan politik agar dapat menjalankan fungsinya dengan benar dan tepat. Kebijakan moneter dan fiskal adalah menjadi acuan utama dalam pengelolaan kebijakan ekonomi suatu negara. Hampir tidak ada satupun kegiatan ekonomi yang tidak mengacu kepada instrumen moneter dan fiskal yang dikelola oleh kedua lembaga otoritas tersebut.

Tapi jangan lupa, mereka juga memilki keterbatasan dan oleh karena itu anggota tim ekonomi yang lain di lingkungan pemerintahan di pusat/daerah, dunia usaha maupun masyarakat harus dapat saling memahami dan saling mendukung agar kebijakan ekonomi yang dikelola oleh negara ini efektif dapat berjalan dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.Kebijakan ekonomi yang baik seyogyanya sinergis dan harmonis.

Kebijakan moneter dan fiskal jangan digangguin dan di distorsi oleh kebijakan non moneter dan fiskal yang tidak kredibel agar tujuan tadi tercapai. Kebijakan fiskal jangan dijadikan bancakan buat kepentingan yang tidak jelas, karena praktek perpolitikan yang pragmatis transaksional.

Otoritas fiskal sebaiknya menjadi lembaga yang independen sebagaimana Central Bank. Fungsi anggaran di parlemen sebaiknya ditinjau lagi, kembalikan saja penuh menjadi urusannya otoritas fiskal. Parlemen kembalikan ke fungsi utamanya menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.

Kalaupun tetap diperlukan, batasi untuk hal-hal yang sangat strategis, misal dalam aspek yang terkait dengan belanja. subsidi, pembayaran hutang dan stimulus ekonomi. Fakta yang terjadi sekarang ini sangat crawded, costly dan menjadi lamban atau bahkan bisa tersandera untuk segera dapat dieksekusi karena de jure dan de facto otoritas fiskal itu berada di dua lembaga, yakni parlemen dan pemerintah.

Tugas dari anggota tim ekonomi diluar penanggung jawab otoritas moneter dan fiskal harus dapat menjalankan misinya masing-masing secara profesional dan krdibel agar output kebijakan dan progam yang dikelolanya berhasil guna dan berdaya guna bagi perekonomian secara keseluruhan.

Soal pengendalian inflasi sebagai contoh tidak sehat dan tidak fair kalau hanya menyerahkan kepada otoritas moneter saja, tapi harus ada kontribusi dari otoritas lain yang ikut bertanggung dalam pengendalian inflasi. Soal kenaikan harga cabe, bawang kan bukan otoritasnya bank sentral untuk menanganinya, tapi menjadi tanggung jawab kementrian ekonomi yang lain seperti Kementan, Kemendag, Kemenhub dan KemenPU.

Pengelola kebijakan moneter dan fiskal di dunia manapun seperti itu posturnya. Ibaratnya bisa multi fungsi dan peran, baik sebagai kiper merangkap kapten dan pada fungsi yang lain bisa bertindak sebagai pengawas pertandingan. Yang penting jangan sampai terjadi anggota tim kesebelasan yang lain bermain tidak optimal dan daya manuvernya tidak terlalu kuat dan business as usual.

Ekonomi Indonesia masa depan menjadi taruhan kita semua. Kinerjanya akan menjadi baik atau sebaliknya sangat tergantung dari kualitas kebijakan ekonominya. Semua unsur berperan penting dan koordinasi kebijakan menjadi lebih penting.

Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Untuk menjadikan negeri ini memiliki struktur ekonomi yang kuat dan sehat tidak bisa kita hanya mengandalkan pada kebijakan ekonomi makro saja. Menghadapi tekanan akibat gejolak ekternal karena krisis di zona Eropa semua unsur harus berbuat nyata dan solid bekerjasama demi ekonomi bangsa.***