Komitmen Membangun IKM Harus Tinggi

Laporan:Fauzi Aziz
-tulisan pertama dari dua tulisan

Fauzi Azis

SESUAI jiwa pasal 13 dan 14 huruf i UU No 32/2004 tentang kewajiban dan kewenangan Pemerintah/Kabupaten/Kota, tentang fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, peran pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) menjadi sangat sentral.

Peranan pemerintah daerah harus efektif dan optimal sebagai fasilitator dan regulator sekaligus sebagai katalisator pengembangan IKM di daerah, di berbagai tingkatan guna efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing serta terjaganya keberlangsungan kegiatan IKM dari persaingan yang tidak wajar.

Pemerintah daerah-pun harus proaktif dalam memberikan bimbingan teknis kepada IKM di daerah dengan memanfaatkan tenaga konsultan IKM yang telah dididik oleh Kementerian Perindustrian sejak 2006 hinga sekarang. Demikian pula tenaga-tenaga penyuluh lapangan, kendati tantangannya cukup berat, tetapi responnya harus tinggi dan berkualitas.

Oleh karena itu, professionalisme, kompetensi dan komitmen para tenaga konsultan IKM dan tenaga penyuluh lapangan harus tinggi, bekerja dengan penuh dedikasi dan harus menjadi bagian dari solusi, bukan sebaliknya hanya menjadi beban institusi.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dewasa ini dikelola oleh Dinas-dinas Perindag Pprovinsi maupun Kabupaten/Kota, secara operasional hendaknya harus membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh IKM sekaligus membantu meningkatkan kemampuan teknologi IKM dengan tujuan agar IKM mampu menghasilkan produk dan jasa melalui proses yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi.

Inti kegiatan pendampingan pada dasarnya dapat mencakup pemberian technical assistance dan capasity building yang mencakup aspek-aspek human development dan business development, product development dan market development.

UPT harus apat menjadi bagian dari solusi bisnis IKM, menjadi center of execent dan dapat pula menjadi pusat/forum Q and A atau juga G and C bagi IKM yang akan berkonsultasi di seputar pengembangan IKM di daerah. Keberadaan tenaga konsultan IKM dan tenaga penyuluh lapangan, sebaiknya di bawah kendali UPT yang ada di daerah.

Pembentukan technopark seperti Solo Technopark patus dihargai dan didukung pengembangannya karena dalam pengembangan, sistem rantai nilai industri, keberadaannya sangat dibutuhkan. UPT adalah akronim yang menurut pandangan kami tidak saleble, maka ada baiknya brand UPT tersebut diganti brand baru yakni menjadi Pusat Solusi Bisnis IKM yang keberadaannya lebih fit and proper dari aspek kompetensi, pelayanan dan marketing yang jauh lebih baik.

Sisi lain yang harus kita perhatikan adalah tentang keberadaan sentra-sentra IKM yang telah tumbuh selama ini. Sebagaimana diketahui, hampir sebagian sentra IKM berada di daerah pemukiman sehingga trade off menjadi hambatan bagi pengembangannya ke depan, baik karena alasan lingkungan maupun karena alasan sosial.

Oleh karena itu perlu dilaksanakan upaya revitalisasi sentra, minimal dua pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama, merelokasi IKM ke dalam satu kawasan baru untuk IKM terutama yang jumlah tenaga kerjanya 20 orang ke atas. Untuk meringankan beban pendanaan, misalnya lahan distimulasi dari APBN Provinsi/Kabupaten/Kota atau budget sharing antara APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Biaya bangunan pabrik/tempat usaha menggunakan skema pendanaan seperti KPR, mesin peralatan produksi (restrukturisasi dan investasi baru) melalalui APBN diberikanpotongan harga antara 25%-30% sebagai bentuk stimulasi. (bersambung)

Berita Terkait

Komentar

Komentar