Komitmen Politik tidak Cukup Menanggulangi Bencana
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Komitmen politik untuk penanggulangan bencana, dinilai tidak cukup dan belum optimal. Akan tetapi harus dibarengi dengan sistem penanggulangan bencana yang efektif oleh kementerian dan lembaga.
Hal itu diucapkan Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Berton Suar Panjaitan saat tampil sebagai salah seorang dari sejumlah pembicara pada Webinar dengan judul “Kesiapsiagaan Pemangku Kepentingan Kesehatan dalam menghadapi Biological Disaster“, Sabtu 12 Juni 2021.
Seminar yang diselenggarakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jakarta Timur itu dibuka Watimpres, DR Dr Agung Laksono dan panitia menampilkan sejumlah pembicara seperti Sekjen Kemenkes, Drg Oscar Primadi MPH, Laksamana Pertama TNI (Purn) dr Arie Zakaria Sp OT dengan pembahas dr Manaor FL Napitupulu, Sp KP dan moderator Dr Jimmy R Tambunana Sp OG.
Berton Suar mengatakan bahwa untuk penanganan bencana, khususnya bencana covid-19, wajib semuanya terlibat. Seluruh pihak harus duduk bersama terutama institusi kementerian dan lembaga.
Bencana menurut pandangan BNPB menurut Berton, semuanya sama. Apakah itu bencana biologis dan non biologis, bencana alam, banjir dan kebakaran, semuanya sama, hanya penanganannya yang berbeda dan jika tidak ditanggulangi secara maksimal dampaknya akan membesar. Bahkan bisa menghambat pembangunan dan mengganggu perekonomian.
Khusus mengenai covid-19 katanya, selama ini, alat perlengkapan diri (APD) bagi para tenaga medis (nakes) hampir-hampir tidak ada. ‘’Dan inilah yang menyebabkan meninggalnya cukup banyak nakes’’, lanjutnya.
Tanpa Kecuali
Agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi, menurutnya, semua pihak tanpa kecuali harus duduk bersama, membahas apa itu bencana. Dia memberi contoh ibarat orang membangun rumah atau rumah sakit harus dipelajari dan dihitung dampak bencana yang mungkin terjadi apakah itu gempa, banjir dan lainnya.
Dengan telah dipelajarinya dampak yang akan mungkin terjadi, maka semua pihak yang sudah membuat komitmen, dapat menentukan satu sitem penanggungan yang sesuai dengan konsep resiko.
‘’Dengan demikian, kita bisa tahu persis apa yang akan kita lakukan jika bencana itu terjadi. Namanya manajemen bencana yang berlaku untuk semua hazzard,’’ tegasnya.
Dia menyebutkan bahwa korban bencana covid-19 sangat berbeda dengan korban bencana lain seperti banjir dan perang. Dalam kurun waktu 20 tahun, menurutnya, jumlah korban bencana covid-19, dua kali lipat padahal covid-19 baru berjalan kurang dari dua tahun.
Sementara itu, dr Daeng M Faqih, Ketua Pengurus Besar IDI mengatakan bahwa IDI telah memerintahkan kepada seluruh IDI di wilayah dan cabang untuk membentuk Satgas, kemudian mengkaji dan mengumpulkan informasi terkait bencana biologis.
Selain itu seluruh IDI wajib mengedukasi masyarakat, khususnya tentang penyakit yang no emergency yang sering terjadi di pedesaan.
Bencana dapat disebabkan oleh faktor alam (natural disaster) dan faktor manusia (man-made disaster). Menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) bencana dapat dikelompokkan menjadi bencana geologi (geological disaster), bencana hidrometeorologi (hydrometeorological disaster), bencana biologi (biological disaster), bencana teknologi (technological disaster) dan penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation). (sabar)