Konflik Antar Lembaga Disebabkan Disorientasi Bangsa

Loading

Konflik-Antar-Lembaga-Negar

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menilai kekisruhan yang terjadi antar lembaga negara hukum akhir-akhir ini dikarenakan bangsa Indonesia banyak meninggalkan nilai-nilai luhur yang tertuang dalam pancasila. Ia pun menyebut bahwa bangsa Indonesia telah kehilangan orientasi. “Kita kehilangan arah. Kita hidup di NKRI untuk apa? Kita harus ingat kembali visi misi pembangunan negara,” katanya di diskusi MPR, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Ia berujar bahwa dengan begitu perlunya penguatan empat pilar MPR RI kembali dimana pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka tunggal ika sebagai semboyan negara. Tentunya ini juga disetujui oleh MK lantaran tidak bertentangan lagi dengan istilah yang dahulu sempat dibatalkan oleh MK yaitu empat pilar berbangsa dan bernegara.

Selama ini menurut Arief kehidupan Bangsa Indonesia telah berhasil membangun politik dan demokrasi namun ternyata masih jauh dan memarginalkan nilai luhur bangsa. Apalagi ia juga menilai mulai munculnya ketidakpercayaan antara sesama anak bangsa sehingga bisa sebabkan kehancuran negara. “Saya katakan bahwa pancasila merupakan politik hukum yang ideal untuk bangsa Indonesia. Yang namanya UUD mengandung prinsip dasar UU. UUD konstitusi bisa berubah tapi tak mudah berubah. Amandemen konstitusi dimana produknya balum banyak berubah,” jelasnya.

Dengan demikian, Arief menghimbau agar semua elemen bangsa harus kembali mensosialisasikan ideologi bangsa yaitu pancasila melalui penguatan empat pilar itu. Ketua Badan Sosialisasi MPR, Ahmad Basarah sependapat dengan pendapat Arief. Ia juga memandang persoalan kisruh antar lembaga negara mencerminkan pancasila sudah tidak dianut oleh banyak orang. Politisi PDIP itu juga menghimbau agar untuk menenggarai ini pemerintah perlu dilibatkan. “Fungsi pembangunan bangsa bukan tugas MPR tapi pemerintah sehingga kita himbau agar pemerintah hidupkan badan khusus yang bertanggung jawab terhadap mental bangsanya sendiri,” pungkasnya. (nisa)

CATEGORIES
TAGS