Konflik Golkar dan PP Ramaikan Rakor Pilkada Serentak

ygh

JAKARTA, (tubasmedia.com)- Konflik Internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangbunan (PPP) mewarnai rapat koordinasi persiapan pemilihan kepala daerah serentak di, Jakarta, Senin (4/5/2015).

Perdebatan muncul ketika Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tampil sebagai pemateri.
“Keputusan diambil terkait dua kubu yang bersengketa dari sisi kepastian hukum untuk mengikuti pilkada,” kata Yasonna.

Menurut Yasonna perselisihan di dalam tubuh Partai Golkar, dia mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono karena sesuai dengan putusan Mahkamah Partai Golkar.Tugas pemerintah hanya melakukan administrasi pencatatan karena konflik internal Golkar telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai

Yasonna menegaskan keputusannya menerbitkan SK kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono telah sesuai Undang-undang Partai Politik. “Bahwa ada yang tidak bersepakat, maka di PTUN-kan saja ,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Langkah Menkumham yang mengajukan banding pada putusan PTUN terkait PPP dikritik oleh beberapa peserta.‚ÄĚKenapa sudah ada (putusan) PTUN, tapi ajukan banding? Saya harus membela keputusan yang saya buat, itu mekanisme hukum,” jawab Yasonna.

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta peserta fokus kepada persiapan pilkada serentak dan tidak menggunakan acara ini sebagai tempat untuk berdebat mengenai sengketa partai politik.”Secara prinsip kita menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” kata Tjahjo.

Pokok pembahasan dalam rakornas ini hal yang terkait dengan kesiapan regulasi pelaksanaanpemilukada, dukungan anggaran dan personel, ketersediaan data kependudukan, dukungan keamanan dan ketertiban, penanganan dan penyelesaian sengketa pemilihan, serta aspek terkait lainnya.

Rangkaian pelaksanaan pilkada serentak dimulai pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pilkada selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Pilkada serentak secara nasional akan digelar pada tahun 2027, di 541 daerah.(siswoyo)

Berita Terkait