Kontras: Politik Pencitraan Jokowi, Mestinya Bisa Naikkan Isu HAM

Loading

141214-nas1

JAKARTA (tubasmedia.com) – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar pesimistis sejumlah agenda hak asasi manusia (HAM) bisa direalisasikan di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sebab menurutnya, perayaan Hari HAM sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2014 masih diwarnai dengan tragedi-tragedi kemanusiaan.

“Pengelolaan politik pencitraan seharusnya bisa dijadikan energi untuk merebut dukungan publik dan mempopuliskan isu-isu HAM pada banyak sektor seperti pembangunan, hukum, politik dan relasi warga negara,” kata dia dalam diskusi politik catatan akhir tahun bertajuk ‘HAM Hari Ini Siapa Bertanggung Jawab’ di Cikini, Jakarta, Minggu (14/12/2014).

Dalam catatan akhir tahun ini Kontras memotret dimensi pemenuhan akuntabilitas negara melalui tiga indikator utama. Yakni pertanggungjawaban negara (state responsibility), kemampuan negara untuk menjawab tantangan-tantangan HAM (state answerbility), dan kapasitas negara dalam menegakkan agenda kebijakan, hukum dan instrumen HAM atau state enforceability.

“Sejumlah sektor publik yang layak mendapat sorotan akuntabilitas berdimensi HAM seperti pembangunan, politik, hukum, etika, bisnis, dan aktivisme masih minim mendapat perhatian pemerintah,” tandasnya.(nisa)

CATEGORIES
TAGS