Koperasi Diminta Perkuat Kapasitas Kelembagaan

Laporan: Redaksi

BANDUNG, (TubasMedia.Com) – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendorong koperasi meningkatkan kapasitas kelembagaan agar berbadan hukum, memiliki legalitas usaha, kelengkapan AD/ART serta NPWP. Koperasi lebih memiliki akses permodalan karena memenuhi persyaratan perbankan. Hal tersebut menjadi penting mengingat banyak koperasi di Jawa Barat yang belum memenuhi persyaratan tersebut.

Akibatnya minim akses permodalan baik dari lembaga perbankan maupun non perbankan. Pada tahun 2011 dari 23.843 koperasi di Jawa Barat, hanya 139 unit (kurang dari 0,6%) yang mendapat realisasi dana pembiayaan dari kembaga pengelola dana bergulir (LPDB).

Menurut Heryawan penguatan kelembagaan koperasi serta kinerja usaha perlu terus diupayakan. Hal tersebut seiring dengan dikucurkannya kembali dana pembiayaan LPDB-KUMKM tahun 2012 yang besarnya mencapai Rp 3 triliun. Koperasi di Jawa Barat mendapat Rp 200 miliar.

Untuk itu kepada semua pihak terkait mendorong seluruh koperasi baik yang sudah bankable maupun yang belum bankable agar dalam 2012 semakin banyak proposal koperasi di Jawa Barat yang mendapat realisasi dana pembiayaan LPDB-KUMKM, sehingga dapat membantu likuiditas koperasi-koperasi di Jawa Barat.

Dalam waktu yang bersamaan, tambah Heryawan juga kita dorong terbentuknya lembaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang pembiayaan, pemasaran dan inovasi KUMKM. Mempersiapkan pembentukan perusahaan penjaminan kredit daerah (PPKD) guna mengatasi keterbatasan kolateral KUMKM ke lembaga keuangan.

Juga sosialisasi gerakan sadar koperasi dengan mendorong seluruh koperasi di Jawa Barat meningkatkan kapasitas kelembagaan agar berbentuk badan hukum, memiliki legalitas usaha, AD/ART, NPWP, terutama untuk koperasi yang belum bankable

Menurut Heryawan kebijakan pemerintah memberikan perhatian dalam upaya merevitalisasi gerakan koperasi. Tahun ini Pemprov Jawa Barat akan mengalokasikan dana bergulir khusus untuk koperasi sebesar Rp 75 miliar, yang penyalurannya bekerjasama dengan bank Jabar-Banten (bjb) sebagai bank pelaksana.

Program tersebut sekaligus melengkapi program kredit cinta rakyat (KCR) untuk usaha mikro dan kecil yang telah diluncurkan tahun 2011 dengan alokasi dana mencapai Rp 165 miliar dari APBD Provinsi Jawa Barat. Semua itu merupakan bagian integral dari program pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang Pro-Growth, Pro-Poor, Pro-Job and Pro-Environment. (damanik)