KPK Diminta Adil, Ungkap Juga Kasus Ibas

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum membuka siapa calon menteri yang ditunjuk Presiden Joko Widodo mendapat rapor merah.

Koordinator Gerakan Mahasiswa se-Solo Raya, Rodif Hafidz mengaku heran dengan pernyataan KPK yang menyebut bahwa Komjen Budi Gunawan (BG) sebenarnya memang memiliki rapor merah dalam hal tindak pidana korupsi. Padahal, hal tersebut sudah pernah dikonfirmasi oleh institusi Polri sendiri.

“Sebelumnya Komjen Budi Gunawan kan sudah diperiksa harta kekayaannya oleh lembaga kepolisian, dan hasilnya tidak ada masalah,” kata Rodif dalam siaran persnya yang diterima oleh wartawan di Jakarta, Jumat (23/01/2015).

Karena itu Rodif menilai, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi yang menunjuk Komjen BG sebagai satu-satunya Calon Kapolri sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kata dia, mahasiswa saat ini menduga ada elit politik yang menunggangi dua komisioner KPK, yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Sebab, momentumnya sangat tidak wajar, yakni sehari pasca Presiden Jokowi mengusulkan kepada Komisi III DPR RI. “Mengapa penetapannya mendadak sekali? Dan yang aneh itu, KPK kan bersifat kolektif kolegial, tapi mengapa keputusan penetapan Komjen Budi sebagai tersangka hanya diteken dua komisioner. Hal ini menyalahi UU KPK,” ujarnya.

Dia melanjutkan, bahwa dibalik semua ini jelas ada suatu permainan politik dari Abraham Samad. “Jika Abraham Samad mau bersikap fair, kasus Bank Century dan dugaan korupsi Ibas harus segera diusut sampai tuntas,” bebernya.

Dengan dugaan-dugaan seperti itu, tutur Rodif, kian mengindikasikan bahwa KPK yang selama ini dianggap sebagai ‘super hero’ dan palang pintu terakhir pemberantasan kasus korupsi di Negara Indonesia, tidak lagi berada di jalan yang benar. “Ada apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh KPK itu? Mengapa dulu menteri-menteri di Kabinet Kerja Presiden Jokowi saat sebelum dilantik yang juga diberi tanda merah oleh KPK, tidak segera ditindak,” lanjutnya.

Oleh karena itu, tambah dia, Gerakan Mahasiswa se-Solo Raya menyuarakan permintaan mereka kepada kedua komisioner KPK tersebut, untuk dapat segera kembali ke jalan yang benar, dengan menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Jangan biarkan kepentingan segelintir elit politik mengendalikan Abraham Samad untuk memotong karir seseorang. Kami menuntut komisioner KPK jangan berpolitik praktis,” kata dia.

Kata dia, para mahasiswa meminta agar dugaan pelanggaran yang dilakukan Abraham Samad dan Bambang Wijayanto dapat ditindaklanjuti dan diusut oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR RI serta Dewan Etik KPK.

“Tegakkan independensi dan profesionalitas KPK. KPK harus menghormati hasil pemeriksaan lembaga hukum lain yang telah memeriksa Komjen BG. Terakhir, kami meminta semua pihak untuk tetap menghormati mekanisme pemilihan Kapolri oleh presiden dan Komisi III DPR RI,” pungkasnya. (nisa)