KPK Lega, Presiden Tolak Usul Revisi UU KPK
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Tidak ada keinginan Presiden Joko Widodo dan pemerintah untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden juga menolak usulan untuk merevisi 5 poin dalam Undang-Undang KPK.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiqurahman Ruki, mengatakan, terus terang buat saya, buat kami di KPK, itu hal yang sangat melegakan. Dengan demikian kita akan terbebas dari polemik dan saling mencurigai.
“Kami akan tetap firmed, bekerja menggunakan undang-undang,” kata Taufiqurahman Ruki dalam keterangan pers bersama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung Prasetyo, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago seusai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/6/2015) sore.
Dikatakan, di satu sisi, Presiden Jokowi mengatakan, kualitas pelayanan publik belum baik, rantai birokrasi masih panjang, kemudian pelayanan satu pintu masih belum baik.
“Pintunya sudah satu, tapi mejanya masih terlalu banyak, itu tentu adalah bagian dari pemantauan kami,” kata Taufiqurahman, seraya menyebutkan permintaan Presiden agar semua lembaga penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK, bersinergi.
Laman Setkab menyebutkan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago mengatakan, Presiden Jokowi juga meminta kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan 96 agenda aksi yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
“Nanti tanggal 28 Juni sampai 5 Juli itu adalah masa atau waktu untuk menyampaikan laporan melalui online yang sudah ada sistemnya, yang sudah ada syarat-syaratnya,” kata Andrinov.
Dalam arahannya Presiden juga menekankan agar diperbaiki terus sistem, karena penekanan pemberantasan korupsi adalah pencegahannya. Strategi pencegahan itu dengan memperkuat sistem prosedur dari pelayanan, transparansi, penggunaan IT, dan sebagainya.
Presiden juga meminta agar terus diperkuat kerja sama dan koordinasi antarjajaran penegak hukum kemudian juga keterbukaan sistem anggaran, penyederhanaan prosedur birokrasi, termasuk juga perizinan. (ril/ender)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiqurahman Ruki, mengatakan, terus terang buat saya, buat kami di KPK, itu hal yang sangat melegakan. Dengan demikian kita akan terbebas dari polemik dan saling mencurigai.
“Kami akan tetap firmed, bekerja menggunakan undang-undang,” kata Taufiqurahman Ruki dalam keterangan pers bersama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung Prasetyo, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago seusai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/6/2015) sore.
Dikatakan, di satu sisi, Presiden Jokowi mengatakan, kualitas pelayanan publik belum baik, rantai birokrasi masih panjang, kemudian pelayanan satu pintu masih belum baik.
“Pintunya sudah satu, tapi mejanya masih terlalu banyak, itu tentu adalah bagian dari pemantauan kami,” kata Taufiqurahman, seraya menyebutkan permintaan Presiden agar semua lembaga penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK, bersinergi.
Laman Setkab menyebutkan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago mengatakan, Presiden Jokowi juga meminta kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan 96 agenda aksi yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
“Nanti tanggal 28 Juni sampai 5 Juli itu adalah masa atau waktu untuk menyampaikan laporan melalui online yang sudah ada sistemnya, yang sudah ada syarat-syaratnya,” kata Andrinov.
Dalam arahannya Presiden juga menekankan agar diperbaiki terus sistem, karena penekanan pemberantasan korupsi adalah pencegahannya. Strategi pencegahan itu dengan memperkuat sistem prosedur dari pelayanan, transparansi, penggunaan IT, dan sebagainya.
Presiden juga meminta agar terus diperkuat kerja sama dan koordinasi antarjajaran penegak hukum kemudian juga keterbukaan sistem anggaran, penyederhanaan prosedur birokrasi, termasuk juga perizinan. (ril/ender)