KPK Masih Pikir-pikir Ajukan PK soal Putusan Budi Gunawan

Loading

johan-budi

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menentukan sikap apakah akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah ‎Agung terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan.

Deputi Pencegahan KPK Johan Budi menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu salinan putusan praperadilan tersebut. “‎KPK sampai hari ini belum memutuskan apa pun karena harus menunggu salinan putusan, harus dibaca dulu salinan putusan secara lengkap dan dalam waktu tidak terlalu lama KPK akan berkirim surat ke pengadilan meminta putusan lengkap dan akan dikaji oleh Biro Hukum bersama pimpinan KPK, baru akan disampaikan apa sebenarnya sikap KPK terkait putusan praperadilan tadi,” kata Johan di Jakarta, Senin (16/2/2015).

Kendati demikian, Johan mengatakan bahwa pimpinan KPK bersama dengan tim biro hukum, penyidik, dan pejabat KPK lainnya telah menggelar rapat yang mendiskusikan putusan praperadilan itu.

Dalam persidangan hari ini, hakim Sarpin Rizaldi menyatakan bahwa ‎ surat perintah penyidikan nomor 03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah dan tidak berdasar atas hukum karenanya penetapan perkara tak punya kekuatan hukum mengikat.

Hakim Sarpin juga menyatakan bahwa status tersangka seseorang bisa dijadikan obyek untuk praperadilan sebab status itu merupakan bentuk upaya sangka sehingga terkait erat dengan penyelidikan dan penyidikan yang tidak bisa dipisahkan karena telah menggunakan label proyustisia dalam tindakannya.

Hal tersebut berbeda dengan dalil yang digunakan oleh Biro Hukum KPK yang menggunakan pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Hakim Sarpin juga menyatakan bahwa Budi Gunawan bukan penyelenggara negara atau penegak hukum karena penetapannya sebagai tersangka saat menjadi kepala biro pengembangan karir Deputi Sumber Daya Manusia Polri pada 2003-2006.

Jabatan Karo Binkar dinilai merupakan jabatan administrasi atau pelaksana staf yang berada di bawah deputi Kapolri yaitu setingkat pejabat eselon II dan bukan penegak hukum.

Menurut Sarpin, pihak KPK tidak juga menyampaikan bukti-bukti yang menjelaskan bahwa Budi Gunawan masuk dalam kualifikasi penegak hukum atau penyelenggara negara‎. (hadi)

Berita Terkait