Kredibilitas Pemerintah Sedang Diuji

Oleh: Fauzi Aziz

GONJANG-ganjing melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mendekati Rp 11.000 telah membuat gerah pemerintah.Tekanan dari berbagai kalangan agar pemerintah segera bertindak untuk kembali menstabilkan nilai tukar rupiah sudah disampaikan dengan berbagai sudut pandang masing-masing.

Jumat, 23 Agustus 2013, pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi baru yang paling tidak dalam jangka pendek dapat menstabilkan nilai tukar. Mudah-mudahan kebijakannya tepat dan dapat diimplementasikan pada kesempatan pertama. Jangan sampai terulang, pemerintah dibuat kedodoran saat mengendalikan harga bahan pangan yang naik sampai menimbulkan efek inflasi yang luar biasa besar.

Begitu pula saat pemerintah hendak menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah dinilai lamban mengambil keputusan yang akibatnya dirasakan sampai sekarang. Beban hidup masyarakat menengah ke bawah pasti semakin berat dengan laju inflasi yang tinggi, karena pemerintah sendiri sesungguhnya sebagai sumber masalahnya.

Menjelang akhir masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) 2, yang akan berakhir pada Oktober tahun depan, kinerja dan kredibilitas pemerintah benar-benar sedang diuji. Dampak dari paket kebijakan ekonomi yang diumumkan, Jumat ini, pasti tidak akan bersifat instan. Butuh waktu untuk mengamankan agar perekonomian terbebas dari ancaman krisis.Yang penting respons pasarnya positif. Sesudah itu, baru semua pihak pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan dunia bisnis akan melakukan konsolidasi sebelum akhirnya mereka bergerak kembali melakukan aksi bisnisnya secara normal.

Untungnya proses pelemahan nilai tukar ini berlangsung soft, bukan digerakkan oleh faktor yang bersifat spekulatif dan panik, tetapi benar-benar karena faktor adanya kebutuhan yang harus dipenuhi (bukan rush) atau karena permintaannya tinggi, sementara penawarannya terbatas.

Dua Fenomena

Kalau kita amati di pasar spot, ada dua fenomena yang menarik, yakni di satu sisi ada sebagian masyarakat sengaja melepas dolarnya dan ditukar dengan rupiah, karena mereka beranggapan lumayan dapat untung dari selisih kurs. Pada sisi yang lain, masyarakat tenang-tenang saja, tetap menahan dolarnya, dan yang seperti ini pasti jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan yang melepas dolarnya di pasar spot.

Efeknya nyaris tidak ada untuk menahan pelemahan nilai tukar. Catatan yang paling penting adalah pemerintah jangan limbung yang kesekian kali, sehingga rakyat bisa makin tidak percaya.Yakni, pemerintah tidak boleh gagal lagi menjaga stabilitas pasokan bahan pangan yang dibutuhkan rakyat banyak dari NAD sampai Papua. Soal ketersediaan bahan pangan jauh lebih penting daripada soal kuat-lemahnya nilai tukar rupiah.

Langkah untuk mengurangi impor barang konsumsi agar dilakukan selektif (sebaiknya tidak termasuk bahan pangan). Sejatinya tanpa harus mengurangi impor barang konsumsi, dengan kurs yang berlaku sekarang sudah cukup untuk mengendalikan laju impor.

Dalam situasi yang seperti ini, justru yang perlu diwaspadai adalah masuknya barang-barang selundupan. Hal yang demikian harus dijaga benar jangan sampai terjadi aksi profit taking dengan cara menyelundup. Harusnya kebijakan penanganan penyelundupan ini termasuk yang harus diumumkan oleh pemerintah pada paket kebijakan. ***