La Ode Ida Vs Marzuki Alie

Laporan: Redaksi

JAKARTA, (Tubas) – Kini, publik disuguhi santapan isu politik baru. Setelah perseteruan antaran Banggar DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), muncul silang pendapat antara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie, terkait posko pengaduan praktik mafia anggaran di DPR.

Sejak dibuka posko tersebut sudah ada puluhan pengaduan dari masyarakat yang masuk. Pengaduan kasus pidana korupsi akan diteruskan ke KPK, sedangkan masalah etika diarahkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR. “Jadi kedua punya jalurnya masing-masing,” jelas La Ode Ida.

Menurut anggota DPD dari daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara itu ada tudingan miring terhadap gagasan pendirian posko pengaduan mafia anggaran. “Saya dianggap mencari popularitas. Terus terang saya tidak sedang mencari popularitas. Saya hanya membantu teman-teman daerah yang sering ditipu miliaran rupiah oleh calo anggaran. Kasihan !” ungkapnya.

Menurut La Ode Ida selama ini masyarakat tidak ada masalah dengan kehadiran posko itu. “Publik sangat mendukung. Saya jadi heran kenapa Ketua DPR Marzuki Alie yang panik?” ujarnya, bertanya.

Ketua DPR Marzuki Alie menilai langkah La Ode Ida membuka posko pengaduan mafia anggaran sebagai upaya membidik anggtoa DPR yang ditengarai menjadi mafia (calo) anggaran di DPR. Menurut Marzuki aspirasi rakyat sudah ada tempat penyalurannya yaitu melalui rumah aspirasi anggota DPR. Jadi lebih tepat, kalu aspirasi rakyat termasuk pengaduan mafia anggaran disalurkan melalui rumah aspirasi.

Tapi, menurut La Ode Ida pendirian posko pengaduan mafia anggaran sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPD untuk melakukan pengawasan dan memperjuangkan aspirasi daerah. ”Meski DPR menggagas dengan rumah aspirasi, tetapi posko pengaduan mafia anggaran maju terus dan tak akan surut langkah” tegas pria kleahiran Tobea itu. (rudi kosasih)