Laporan Keuangan Negara dan Neraca Pembayaran Indonesia

Oleh: Fauzi Aziz

 

PERTAMA, laporan keuangan negara merupakan catatan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan pada suatu periode tertentu, misalnya satu tahun.

Keuangan negara berbasis kinerja jelas membutuhkan informasi keuangan yang bersifat transparan dan akuntabel atas penggunaan keuangan negara, baik untuk keperluan belanja rutin maupun pembangunan.

KEDUA,sedangkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) adalah merupakan indikator yang mengukur arus devisa yang masuk dan yang keluar dari Indonesia. NPI ini penting bagi negara karena mempengaruhi posisi cadangan devisa pada satu periode tertentu.

Ada tiga komponen penting NPI yang perlu diketahui, yakni neraca transaksi berjalan ; neraca transaksi modal ; dan neraca transaksi finansial. Khusus transaksi berjalan penting diberikan catatan sendiri karena menggambarkan arus keluar masuk devisa yang datang dari 3 penjuru yakni : ekspor-impor ; pendapatan primer ; dan pendapatan sekunder.

Transaksi berjalan ini merupakan faktor penting dalam mendikte laju rupiah karena arus devisa dari pos ini cenderung relatif stabil. Berbeda dengan transaksi finansial, pergerakannya sangat fluktuatif karena berisi aliran modal dari kegiatan investasi portofolio. Kita bisa menyebutnya sebagai hot money.

Berapa Besar Kekayaan

KETIGA, tidak semua kita suka membaca laporan keuangan negara maupun NPI. Padahal jika kita ingin tahu tentang kemampuan keuangan negara dan berapa besar devisa yang kita peroleh sebagai  sumber pendapatan negara yang penting, di saat itu pula sesungguhnya kita bisa tahu berapa besar kekayaan negara yang dimiliki dan dikuasai oleh negara pada periode tertentu.

Membaca dan memahami kedua entitas sistem keuangan dan moneter bagi pengguna anggaran ( K/L),dan publik pada umumnya, kita akan tahu postur/profil yang sesungguhnya atas penerapan anggaran berbasis kinerja. Sebab itu, informasi tersebut perlu disampaikan secara full discloeure, yaitu pengungkapan informasi yang mengimplikasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan.

KEEMPAT, tentang laporan keuangan negara, hal-hal yang menurut hemat penulis perlu tahu  adalah tentang pengelolaan uang kas, termasuk dalam hal ini pengelolaan uang dalam persediaan, arus kas , pengelolaan utang dan piutang negara, pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan investasi pemerintah.

Berarti penyajian informasi keuangan negara dalam bentuk semacam Balance Sheet secara full disclosure menjadi bersifat mandatory sesuai semangat pelaksanaan UU nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Sistem Akutansi Pemerintah.

Berarti kita akan tahu tentang posisi aset, utang dan liabilitas lain, serta ekuitas yang berstatus audited. Begitu juga dalam penyajian informasi tentang NPI prinsip full disclosure harus ditegakkan karena cadangan devisa pada dasarnya juga dapat berfungsi sebagai pendapatan negara yang sebagian dapat didayagunakan untuk membiayai pembangunan dan investasi langsung maupun investasi portofolio.

Yang terakhir ini penting diketahui bahwa berdasarkan pasal 41 UU nomor 1/2004 tersebut di atas, Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang  yang diselenggarakan dalam bentuk saham, surat utang dan investasi langsung.

Sebab itu, pemerintah saat ini membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai lembaga yang bersifat sui generis, yang dapat mengelola dana investasi secara komersial, serta dapat berfungsi sebagai mitra strategis investor domestik/asing, dan berperan aktif dalam peningkatan  nilai aset yang dikelolanya.

Investasi langsung dapat dilakukan di bidang pembangunan industri strategis maupun di sektor  pertanian, sektor maritim, dan pembangunan infrastruktur.

Sama Pentingnya

KELIMA, mengelola keuangan negara dan mengelola cadangan devisa negara sama pentingnya. Keduanya kita butuhkan karena menjadi sumber pendapatan negara yang penting dan strategis untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan di negeri ini.

Laporan keuangan dalam bentuk balance sheet dan NPI adalah ibarat saudara kembar  dalam mengelola kebijakan fiskal dan moneter. Kita harapkan kedua entitas tersebut selalu mengalami surplus budget.

Keuangan negara yang sehat kita perlukan, yaitu yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri karena utang membebani masa depan. Keuangan negara yang sehat berarti harus bisa melanjutkan pembangunan dan dapat mengatasi masalah yang kita hadapi, seperti sekarang ini, yaitu krisis kesehatan dan kemanusiaan dan krisis ekonomi akibat pandemi covid 19.

Karena itu, dari sisi laporan keuangan yang audited, kita akan langsung tahu minimal dalam tiga hal, yaitu posisi nilai aset secara keseluruhan, posisi likuiditas keuangan negara, dan kita bisa tahu tentang informasi apakah negara/ pemerintah mempunyai kemampuan bayar yang tinggi dengan risiko gagal bayar yang rendah dalam membayar utang dan kewajiban lain yang harus dibayar setiap tahun.

KEENAM, kita juga mengharapkan postur NPI yang sehat karena  cadangan devisa yang notabene sebagai bagian pendapatan negara yang penting tidak habis terpakai untuk membayar utang luar negeri, membiayai impor barang dan jasa serta membayar kewajiban internasional yang lain.

NPI yang sehat berarti bila posisinya selalu surplus karena cadangan devisa , yang nilainya  bertambah setiap tahun dapat memberi amunisi bagi BI untuk menstabilkan rupiah. Sebab itu, surplus transaksi berjalan dan transaksi modal sangat penting.

Hanya transaksi finansial yang agak sulit dikontrol karena dua alasan, yakni pergerakannya sangat fluktuatif, ; dan Indonesia masih menganut rezim devisa bebas.

Untuk Membaca

KETUJUH, jadi, kita rakyat Indonesia sebagai majority shareholders negara yang CEOnya dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden harus punya waktu untuk membaca laporan keuangan negara dan NPI. Tidak usah repot-repot mencari tahu informasi tentang bagaimana negara ini diurus.

Lihat saja laporan keuangan dan NPI. Dalam sekejap mata , kita akan tahu bagaimana kinerja keuangan negara ini setiap periode. Sekarang ini kita ribut soal beban UTANG. Tapi mari kita telisik siapa tahu negara punya piutang lancar yang nilai jauh lebih besar dari nilai utang- nya. Berarti untuk jangka pendek kita harus dan akan tahu posisi likuiditas keuangan negara.

Kalau lihat faktanya, negeri ini sedang menghadapi persoalan likuiditas karena harus menutup berbagai kewajiban dalam bentuk cintigent liabilities maupun direct explicit liabilities dan direct implicit liabilities. Begitu besarnya beban kewajiban yang harus dipikul, maka defisit  anggaran melebar, dan beban itu ditutup dengan utang.

Berarti negara mengalami kekurangan likuiditas, meskipun belum sampai terjadi krisis likuiditas. Penerapan disiplin anggaran dan peningkatan kualitas belanja menjadi pilihan kebijakan fiskal yang harus diambil guna menjaga kesinambungan fiskal.

Alhamdulillah, pemerintah sudah mulai melakukan upaya ini, setelah BPK membedah kinerja LKPP , dan memperhatikan dinamika yang terjadi hingga bulan ini. Menjaga NPI agar tetap sehat juga harus menjadi perhatian majority shareholders karena memberi pengaruh terhadap kondisi likuiditas dari sisi moneter.

Sumber pembentuk cadangan devisa yang paling kita harapkan adalah berasal dari investasi langsung dan yang berasal dari hasil ekspor barang dan jasa. Karena itu BI, OJK, Kemenkeu, Kemeninves, Kemenperin, dan Kemendag, bersama-sama membangun strategi peningkatan investasi dan ekspor barang dan jasa untuk mengamankan NPI.

Simsalabim, rawe-rawe rantas kita sukseskan pelaksanaan kedua progam tersebut untuk memperkuat likuiditas nasional dan untuk mengatasi saving and invesment yang telah lama menjadi isu klasik yang membosankan. Salam sehat. (penulis pemerhati ekonomi dan industri tinggal di Jakarta)