Legowo

Oleh: Edi Siswojo

Ilustrasi

PEPATAH mengatakan siapa cepat dia dapat. Tampaknya, pepatah itu berlaku dalam lintasan pacu pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada tiga peserta lomba dalam lintasan adu cepat itu memerangi korupsi yaitu Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan. KPK berhasil memenangkan lomba, namun Polri belum sepenuhnya mengakui prestasi itu.

Buktinya, Polri masih ngotot untuk sama-sama menangani kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi pembuatan Suat Izin Mengemudi (SIM) menyusul penetapan KPK terhadap mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kolantas) Polri, Inspektur Jenderal Djoko Susilo–kini sebagai Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol)- sebagai tersangka dugaan korupsi miliar rupiah pengadaan alat simulasi pembuatan SIM.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, pernah mengumumkan belum ditemukan unsur pidana dalam kasus pengadaan alat simulasi pembuatan SIM. Alasanya, berdasarkan temuan Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri proses pengadaan alat simulator tersebut berjalan normal.

Sudah selayaknya kita bersama memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih KPK itu. Sebab, baru kali ini KPK menetapkan seorang jenderal polisi aktif sebagai tersangka kasus korupsi. Konon, nilai proyek pengadaan alat simulasi tersebut pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp 198,7 miliar.

Riciannya pengadaan alat simulator mengemudi kendaraan roda empat sebanyak Rp 143,4 miliar dan kendaraan roda dua sebanyak Rp 55,3 miliar. Diperkirakan harga alat-alat itu sekitar Rp 61 miliar. Jadi, negara dirugikan dengan mark up (penggelembungan) nilai proyek menjadi Rp 198,7 miliar.

Dalam perkembangan selanjutnya kasus tersebut Polri dan KPK sepakat untuk sama-sama menyidik dan mengungkap dugaan kasus tersebut. KPK akan menyidik kasus dugaan pengadaan alat simulasi tersebut yang melibatkan penyelenggara negara dan Polri akan menangani pihak lain yang tidak ditangani KPK. Lho, koq begitu ? Bukankan UU No. 30/2002 tentang KPK pada pasal 11 dan 50 menegaskan penyidikan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan seharusnya dihentikan saat KPK menangani kasus tersebut!

Tidak berlebihan harapan masyarakat yang menghendaki kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi pembuatan SIM kendaraan roda empat dan roda dua itu sepenuhnya dilakukan oleh KPK. Sikap legowo Polri sangat dibutuhkan untuk melakukan pembenhan dan meningkatkan citra baik Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita tunggu!***

Berita Terkait

Komentar

Komentar