Legowolah Mundur

Oleh: Sabar Hutasoit

ilustrasi

ilustrasi

PERHATIAN publik akhir-akhir berpaling kepada riuh rendahnya minat banyak orang untuk jadi anggota DPR melalui pemilihan anggota legislatif yang akan berlangsung 2014. Melalui pemilihan yang sering disebut pesta demokrasi itu mereka sangat berharap terpilih dan duduk di kursi empuk DPR di Senayan sana.

Mereka-mereka yang dimaksud getol jadi penghuni ruang berhawa dingin di parlemen berasal dari artis-artis dan belasan menteri. Bahkan sejumlah nama bakal caleg lainnya sudah secara terang-terangan mengungkapkan dana yang disiapkan sebagai modal mengumpulkan suara untuk memenangkan pertarungan tersebut.

Nilainya tidak sedikit, miliaran rupiah. Inilah modal mereka untuk bisa tampil menjadi calon legislatif, sekali lagi baru calon dan belum terpilih. Nah, jika mereka yang sudah menghamburkan uang miliar rupiah itu terpilih dan dilantik menjadi anggota DPR, bagaimana caranya mereka mengembalikan modal tadi? Dari gaji ditambah uang siding ? Cukupkah ?

Kalau jawabnya cukup, itu baru sebatas mengembalikan modal. Lalu dari mana biaya hidup keluarga dan biaya anggota dewan sehari-hari ?

OK-lah kita tidak mau menuduh tapi jika dihitung gaji seorang anggota dewan selama lima tahun dalam satu periode, rasa-rasanya tidak bakal cukup, belum lagi biaya tambahan untuk kepentingan partai dan biaya tetek bengek lainnya.

Nah, sekarang kepada para menteri yang mencalonkan diri jadi caleg, apakah mereka mampu membagi waktu. Mengurus negera ini saja sebagai seorang menteri, sudah kelabakan. Tugas-tugas kenegaraan mereka untuk kesejahteraan rakyat, rasanya masih jauh dari maksimal, masih belepotan.

Di sana-sini masioh banyak yang bolong-bolong, tiba-tiba muncul lagi pekerjaan baru yang tidak bisa dikerjakan secara iseng, yakni jadi calon legislatif atau sering disebut caleg.

Jujur sajalah, sehebat apapun mereka, dua tugas penting yang sama-sama menuntut perhatian super ekstra, pasti ada yang keteter. Sudah barang tentu si caleg yang adalah menteri itu tidak mau main-main dengan kecalegannya, artinya mereka ambisi harus menang sementara tugas sebagai menteri juga penting demi rakyat.

Sekarang kita bertanya, yang mana yang didahulukan, tugas sebagai menterikah atau ambisi memenangkan pertarungan nyaleg? Rasanya mereka harus memilih. Bahkan kalau tidak salah, ada aturan main jika seseorang pejabat negara sudah menyatakan diri jadi caleg, dcirinya otomatis harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

Seorang bupati atau kepala dinas saja, jika maju jadi caleg, dianya harus mengundurkan diri dari jabatan lamanya biar dia konsentrasi pada pencalegannya. Selain itu dalam masa kampanye, jangan sampai si caleg yang adalah pejabat itu menyalahgunaan jabatannya demi kepentingan nyaleg.

Karena itu, menteri-menteri yang menjadi calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2014 sebaiknya mundur dari jabatan mereka. Mereka dipastikan tak bisa fokus mengurus negara. Pengunduran diri itu juga untuk mencegah korupsi politik oleh para menteri yang dicalonkan.

Sekali lagi, rasanya tidak mungkin seorang menteri bisa membelah diri dalam kapasitas mengurus negara sebagai pejabat publik di kementerian dengan urusan pribadi sebagai caleg. Menjadi caleg itu butuh pikiran panjang, butuh perhatian, butuh biaya, butuh fasilitas dan banyak lagi kebutuhan yang menyita energi. Akhirnya nanti kerjanya setengah-setengah dan dua-duanya hancur berantakan. ***

Topik :

Berita Terkait

Komentar

Komentar