Lho, Ada Apa…?

Oleh: Edi Siswoyo

BAGI kalangan tertentu di Indonesia tahun 2014 dianggap tahun keramat. Saking pentingnya, sudah ada yang menyiapkan diri dari sekarang. Siapa tahu bisa terpilih atau dipilih kembali menjadi “anggota yang terhormat” di DPRD, DPD atau DPR. Kalau belum beruntung, bisa mencoba mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Tahun 2014 akan digelar Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Tapi, tahun 2015 banyak orang di Indonesia yang acuh tak acuh alias cuek saja. Padahal tahun itu merupakan tahun penting, tahun penentuan bagi keberlangsungan kepentingan nasional Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara yang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Lho, ada apa?

Pada 2015 Indonesia bersama negara ASEAN (Association of South East Asia Nations/Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) lainnya akan memasuki tahapan penting sebagai satu masyarakat ekonomi yang dideklarasikan di Singapura tahun 2007.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 ASEAN di Jakarta, pekan lalu, mensepakati penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai tahun 2015. Tujuannya, menjadikan ASEAN lebih dari statusnya sebagai kawasan perdagangan bebas, meningkatkan mobilitas yang menjadi dasar utama perkembangan ekonomi kawasan, mempercepat liberalisasi keuangan dan perdagangan, peningkatan infrastruktur dan komunikasi, pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN. Sebagai prioritasnya, mobilitas sumber daya manusia, pengakuan profesional yang seragam, konsultasi ekonomi makro dan kebijakan finansial yang lebih erat.

Memang, kawasan ASEAN merupakan kawasan strategis dengan jumlah penduduk sekitar 600 juta jiwa (8.8 persen penduduk dunia). Dan Indonesia yang berpenduduk sekitar 230 juta jiwa juga strategis secara global maupun regional. Tidaklah berlebihan kalau ASEAN – juga Indonesia – merupakan pasar potensial.

Melalui MES, ASEAN mencoba bangkit sebagai kekuatan baru di Asia menyusul kebangkitan Jepang, Cina dan India serta Masyarakat Ekonomi Eropa. Tapi, jangan lupa ambisi itu akan diwujudkan melalui faham liberalisme dan kapitalisme yang belum tentu sepenuhnya cocok dan pas dengan kehidupan nasional negara anggota ASEAN. Sebut saja Indonesia yang berideologi Pancasila yang dalam kehidupan sosial ekonomi menghendaki adanya keadilan sosial.

Apa mau dikata kesepakatan telah dibuat dan Indonesia terikat dengan kesepakatan bersama kawasan Asia Tenggara. Kini, masalahnya bagaimana Indonesia mensiasati peluang pasar tunggal bagi mobilitas barang, jasa, investasi dan tenaga kerja itu. Tuntutan tersebut menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Masih tersedia waktu untuk membenahi dan menyelesaikan pekerjaan rumah untuk menggapai peluang yang semakin terbuka guna memenuhi kepentingan nasional dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. ***