Lili: Ingatkan Jokowi Fokus Benahi Industri Dalam Negeri
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus membenahi industri dalam negeri lebih dulu ketimbang memilih bergabung ke pakta perdagangan bebas Trans-Pacific Partnership (TPP).
Dewan mengingatkan agar Indonesia jangan cuma menjadi pasar dari negara- negara besar yang bergabung di TPP. DPR juga menyatakan agar pemerintah tak menafikan, dalam implikasi perjanjian perdagangan bebas yang sudah diikuti Indonesia, seperti China-ASEAN Free Trade (CAFTA) yang ternyata banyak pihak di dalam negeri merasa belum siap.
Anggota Komisi VI Fraksi Golongan Karya (Golkar), Lili Asdjudiredja mengatakan, seharusnya Jokowi belum menyatakan bergabung dengan TPP, presiden harus lebih dulu melakukan pengkajian lebih dalam.
Sejauh apa kesiapan Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas, jangan sampai saat bergabung dengan TPP, Indonesia hanya dijadikan sebagai target pasar. “Untuk bergabung itu, harus diperhitungkan, keuntungan apa yang kita dapat, jangan sampai Indonesia bergabung kemudian, hanya menjadi pasar bagi anggota TPP lainnya,” tuturnya.
Menurutnya, jika Indonesia hanya dijadikan pasar, artinya Indonesia hanya menjadi pihak yang dirugikan. Seharusnya, jika bergabung, Indonesia harus bisa menjual produk ke negara lain, bukan sekadar jadi pasar sehingga ada timbal balik antara sesama anggota.
Ia mengatakan, memang yang menjadi masalah saat ini adalah industri dalam negeri banyak yang masih bergantung pada bahan baku impor. Itu adalah salah satu faktor yang mengakibatkan daya saing dalam industri masih lemah.
Hal lain yang mengakibatkan daya saing industri dalam negeri lemah adalah tarif listrik yang masih tinggi dibanding negara-negara lain. Kemudian, bunga bank masih yang paling besar.
Terjepit
Mantan Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Kepresidenan, Purbaya Yudhi Sadewa menduga, pemerintah saat ini merasa terjepit dengan pilihan untuk segera masuk ke TPP, meskipun tanpa persiapan yang cukup.
“Kelihatannya pemerintah itu terpaksa harus memutuskan ikut TPP karena negara pesaing, seperti Vietnam dan Malaysia sudah masuk terlebih dahulu,” ujarnya.
Keputusan terpaksa masuk TPP diambil pemerintah untuk meminimalkan kerugian yang bakal timbul dari kondisi ekspor tekstil dan lainnya. “Terpaksa, demi mengurangi kerugian. Pemerintah sepertinya khawatir, jangan-jangan kalau kita tak ikut, impor dari Amerika dan negara TPP lainnya justru tetap masuk, tapi lewat Singapura yang tarifnya dengan kita sudah nol persen karena CAFTA dan MEA,” ujarnya.
Dalam pidatonya di Gedung Putih, Presiden Jokowi menyampaikan keinginan Indoneasia bergabung dengan TPP. “Ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbuka. Indonesia dengan penduduk 250 juta merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan Indonesia bermaksud untuk bergabung dengan TPP,” ucapnya.
Pernyataan ini cukup mengejutkan, lantaran sebelumnya Indonesia sudah diajak bergabung berkali-kali di masa Presiden Yudhoyono, namun memilih untuk mengambil jarak. TPP banyak diasumsikan sebagai besutan AS untuk menghadapi Tiongkok dengan Regional Comprehenship Economic Partnership (RCEP)-nya.(sabar)