Lima Menteri belum Serahkan LHKPN

JAKARTA, (tubasmedia.com)-Dari 34 menteri Kabinet Kerja, sudah 29 orang yang melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bentuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Dua orang wakil menteri juga telah menyampaikan LHKPN kepada KPK.

“Kabinet Kerja yang sudah lapor ada 29 menteri dan dua orang wakil menteri, yang setingkat lagi kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Pak Franky Sibarani,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, (8/1/2015) malam.

Sesuai undang-undang,pejabat negara wajib melaporkan hartanya kepada KPK. Mereka juga wajib melapor setelah selesai menjabat. Mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II, Bambang menyampaikan menteri KIB II yang melaporkan LHKPN-nya sebanyak 28 orang. “14 orang wakil menteri yang sudah lapor LHKPN,” tambah Bambang.

Para menteri dalam Kabinet Kerja yang sudah menyampaikan LHKPN antara lain
Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian pada 5 November
2. Nila Djuwita F Moeloek, Menteri Kesehatan pada 5 November
3. Sofyan Djalil, Menteri Koordinator BidangPerekonomian pada 6 November
4. Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan/Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara pada 7 November
5. A.A. Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasidan UKM pada 10 November
6. TjahjoKumolo, Menteri Dalam Negeri pada 10 November
7. Mochamad BasukiHadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 11 November
8. Arief Yahya, Menteri Pariwisata pada 12 November
9. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Menteri Keuangan pada 13 November
10. Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga pada 13 November
11. Ferry Mursyidan Baldan, menteri Agraria dan Tata Ruang pada 14 November
12. Pratikno, MenteriSekretaris Negara pada 17 November
13 Mohamad Nasir, Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada 17 November
14. Dwi Suryo IndroyonoSoesilo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada 18 November
15. Muhammad HanifDhakiri, Menteri Ketenagakerjaan pada 24 November
16. Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 26 November
17. Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 27 November
18. Anies Rasyid Baswedan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan pada 28 November
19. Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan pada 1 Desember
20. Abdurrahman Mohammad Fachir, Wakil Menteri Luar Negeri pada 1 Desember
21. Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikananan pada 3 Desember
22. Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada 4 Desember (hadi)
23. Retno Lestari Priansari, Menteri Luar Negeri pada 4 Desember
24. Rini Mariani Soemarsono Soewandi, Menteri Badan Usaha Milik Negara pada 4 Desember
25. Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama pada 8 Desember
26. Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM pada 10 Desember
27. Saleh Husin, Menteri Perindustrian pada 17 Desember.
28. Rahmat Gobel, Menteri Perdagangan pada 22 Desember. (hadi)