Lingkaran Setan Kemiskinan dan Keterbelakangan

2008110515034554ok

Oleh: Fauzi Aziz

 

INDONESIA terus berbenah untuk menata kembali sistem perekonomiannya agar semakin efisien, produktif dan berkeadilan. Kebijakan fiskal dikonsolidasikan agar semakin tampil kredibel sehingga pelaksanaan 3 fungsi utamanya untuk meratakan distribusi sumber-sumber daya; meratakan distribusi pendapatan; meratakan siklus ekonomi dapat ditangani dengan baik.

Pemerintah bertekad melaksanakan kebijakan ekonomi yang menggunakan instrumen fiskal untuk mengatasi berbagai isu kemiskinan dan pengangguran serta kesenjangan.

Tindakan ini penting dan sebagai langkah strategis pembangunan kesejahteraan rakyat untuk menyelamatkan perekonomian secara keseluruhan. Pembangunan infrastruktur terus berlanjut agar kebutuhan prasarana mencukupi dan dimanfaatkan dengan baik, tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan taraf hidup rakyat.

Segala daya upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan penegasan bahwa mencapai titik keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, menjadi arus utama kebijakan ekonomi.

Pemerintah mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal ketimpangan, baik ketimpangan antar kelompok pendapatan, maupun antar wilayah dan sektor.

Pemerintah menyadari pembangunan memerlukan investasi dan modal yang tidak kecil. Namun kenyataannya yang menjadi masalah adalah bagaimana menyebarkan hasil pertumbuhan ekonomi ke mayoritas penduduk.

Ini yang menghantui kerja pemerintah selama ini, sehingga kebijakan fiskal harus direkonstruksi ulang agar perannya menjadi maksimal mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Dengan demikian dapat dikatakan kebijakan fiskal yang akan dianut pemerintah kedepan difokuskan mengatasi ketiga masalah utama pembangunan dewasa ini sebagai pengejewantahan menjawab tantangan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat di seluruh pelosok tanah air. Dan berarti pula progam-progam APBN ke depan akan diarahkan untuk menjawab tantangan tersebut, sehingga sebagai konsekwensi logisnya, progam-progam APBN yang tidak pro-rakyat patut dicoret.

Menata kembali fungsi alokasi,distribusi,dan stabilisa si dari APBN menjadi penting dan tentu harus diikuti dengan penataan kembali progam dan kegiatan yang lebih tepat untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Hal yang perlu dicatat adalah kebijakan ekonomi pemerintah semakin diorientasikan ke arah peningkatan produktifitas nasional yang lebih merata. Sebab kalau tingkat produktifitas nasional rendah, maka potensi penerimaan negara dari pajak dan non pajak akan rendah.

Penerimaan negara yang rendah akan berdampak kepada kemampuan membangun prasarana ekonomi menjadi rendah dan akibatnya pembentukan investasi tetap bruto juga rendah.

Kemampuan investasi yang rendah tentu mempengaruhi kesempatan kerja dan upah sehingga tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat menjadi rendah.

Inilah gambaran umum siklus lingkaran setan yang oleh Kotler disebut  lingkaran setan kemiskinan dan keterbelakangan. Sadar atau tidak, negeri ini belum sepenuhnya terbebas dari fenomena itu, sehingga wajar jika pemerintah dengan kebijakan fiskalnya tahun anggaran 2017 dan seterusnya hingga 2019 fokus kepada pembenahan produktifitas ekononomi nasional.

Fenomena ini makin menegasikan bahwa ke depan soal tata kelola yang baik semakin penting, pemborosan penggunaan anggaran harus dicegah sejak perencanaan dibuat, korupsi harus ditindak tegas dan pengawasan semakin efektif.

Ke depan laporan BPK harus bisa tampil dengan wajah baru, yaitu menyampaikan kepada publik tentang K/L mana yang efektif melaksanakan progam pembangunan dengan anggaran didukung APBN, yang pro pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Dengan demikian kebijakan fiskal ke depan menjadi berorientasi pada masalah pembangunan kesejahteraan atau lebih berorientasi pada persoalan wealth building guna menyehatkan perekonomian. (penulis aalah pemerhati masalah sosial ekonomi dan industri).

Berita Terkait