Logika Wong Cilik Terhadap Postur APBN-P 2013

Oleh: Fauzi Aziz

DENGAN susah payah seperti terkesan serius dan tidak serius, akhirnya DPR dapat menyetujui APBN-P 2013 yang besarannya menjadi pendapatan negara turun dari Rp 1.529,70 triliun pada APBN 2013 menjadi Rp 1.502,00 dalam APBN-P 2013 atau turun Rp 27,7 triliun.

Sementara itu, total belanja negara mengalami kenaikan dari Rp 1.683,01 pada APBN 2013 menjadi Rp 1.196,80 pada APBN-P 2013. Dari total belanja tersebut, belanja pemerintah pusat naik dari Rp 1.154,40 triliun menjadi Rp 1.196,80 triliun dan transfer ke daerah juga naik dari Rp 528,60 triliun menjadi Rp 529,40 triliun.

Padahal sebelum menjadi APBN-P 2013, belanja pemerintah pusat di lingkungan K/L baru saja dilakukan pemotongan, tetapi begitu ada APBN-P anggarannya malah dinaikkan lagi. Sebagai wong cilik lantas dengan lugunya berhitung dan mbah Bejo sebagai wong cilik lantas mengatakan biasanya kalau pendapatan turun, harusnya pengeluarannya juga turun, etung-etung berhemat ujarnya. Tapi kolok malah pengeluarannya tambah naik.

Mudah-mudahan mbah bejo yang salah berhitung maklum cuma wong cilik. Ora ngerti carane mikir. Padahal kalau dilihat realisasi belanja negara sampai dengan tanggal 7 Juni 2013, mengacu pada pagu anggaran sebelum menjadi APBN-P, belanja negara (belanja pemerintah pusat) baru terealisir 32,2%, transfer daerah 40%, belanja subsidi 34,6%, belanja pegawai 40,2%, belanja barang 17,4% dan belanja modal 14,4%. Opa ora glegeken ujar mbah Bejo.

Realisasi dari pagu anggaran sebelum APBN-P saja masih rendah. Menggunakan yang sudah ada saja belum maksimal sudah ditambah lagi anggarannya. Mbah Bejo terus mbatin, enak ya menjadi petugas negara sekarang ini, anggarannya besar-besar, bagaimana cara menggunakan dan menghabiskannya. Semoga saja tidak dipakai untuk bancaan.

Wong yang diributin soal BLSM, kok akhirnya berubahnya mbladrah-mbladrah, gimana toh pak SBY. Seperti tidak ada prihatinnya bapak-bapak di pemerintahan dan DPR. Praktek menunjukkan bahwa peristiwa korupsi banyak terjadi setelah ada APBN-P. Wong cilik tidak tahu apa itu kebijakan fiskal yang hati-hati. Wong cilik tidak pernah tahu apa itu keberlanjutan fiskal. Yang mereka tahu adalah bahwa hari ini semua harga kebutuhan naik semua.

Kalau tiyang jawi tulen, biasanya sendiko dan yang di dawuhkan adalah ayo podo ngirit lan ngeman. Pendapatan negara susah untuk ditambah, karena itu, saya selaku presiden RI yang kebetulan orang Jawa memerintahkan kepada para pembantunya, meskipun kita melakukan perubahan APBN 2013 sebelum waktunya, maka pos pengeluaran belanja negara di masing-masing K/L tidak boleh ada yang naik.

Kita harus tetap konsisten untuk terus berhemat. Kegiatan yang tidak jelas hasilnya kecuali hanya pemborosan harus dibintangi. Kita patut ikut prihatin bersama-sama dengan rakyat yang sekarang ini bebannya sangat berat karena BBM akan naik, tetapi harga-harga kebutuhan pokok sudah naik duluan. Harusnya seperti itu Pak Presiden pidatonya, ujar mbah Bejo selaku wong cilik.

Jangan aji mumpung dong, mentang-mentang ada APBN-P yang tadinya sudah dipotong untuk penghematan malah ditambah lagi, alias sama saja bohong. Ada kesan bahwa skenario penyiapan postur anggaran yang penting defisitnya tidak lewat dari 3% dari PDB, silahkan para K/L kalau ada yang akan menambah kebutuhan anggaran lakukan sekarang mumpung ada APBN-P.

Progam di masing-masing K/L berdasarkan ketetapan Bappenas pada dasarnya tidak diubah atau ada progam baru sama sekali. Dari progam-progam yang sudah pasti tersebut ditambah anggarannya dan dengan konsekwensi jenis kegiatannya pasti akan bertambah. Padahal sebelum adanya APBN-P, kegiatan tersebut boleh jadi sudah terkena pemotongan dalam rangka penghematan.

Begitulah kira-kira sederek sedoyo, sebagai wong cilik melihat bagaiamana anggaran negara disusun dan digunakan. Politik anggaran kita masih seperti itu adanya. Padahal pertumbuhan ekonomi salah satu diantaranya harus disumbang oleh pengeluaran belanja pemerintah yang diharapkan tumbuh 6,7% dan dari belanja konsumsi rumah tangga sebesar 5% pada tahun 2013.

Catatan kecil yang patut disampaikan pada Pak Chatib Basri selaku Menteri Keuangan adalah bahwa yang menjadi masalah pada umumnya bukan di progamnya pak Menteri, tetapi di kegiatannya. Kalau bapak sempat mencermati, banyak kegiatan dari satu progam di lingkungan K/L yang lokasi, fokus dan kapan akan dilaksanakan belum teridentifikasi.

Perencanaannya kegiatannya amat lemah. Inilah penyebab utama terjadinya serapan anggaran menjadi rendah. Belum lagi kalau kegiatannya dipecah-pecah lagi dalam sub-sub kegiatan dengan alasan pemerataan. Hal yang demikian banyak terjadi pada kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dari tahun ke tahun terus berulang dengan kegiatan yang sama dengan progam yang sama tapi hanya pindah lokasi dan kelompok sasaran. Semoga pak Chatib Basri sempat membaca opini ini, untuk perbaikan ke depan.

Amanat ini juga disampaikan kepada pak Menteri PAN dan reformasi birokrasi bahwa sekarang waktu yang tepat untuk melakukan reinventing goverment antara lain perlunya segera menata kembali kelembagaan pemerintah di pusat/daerah. Organisasinya sekarang ini sangat gemuk dan boros. Sistem meritokrasi agar segera diterapakan bukan lagi hanya mengandalakan sistem senioritas. ***