Malaysia – RI Lanjutkan Penyelesaian Perbatasan Maritim

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak menilai positif pembicaraan bilateral antara delegasi Malaysia yang dipimpinnya dengan delegasi pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Perdana Building, Putrajaya, Malaysia, Jumat (6/2/2015).

Perdana Menteri Najib menunjuk contoh pembicaraan mengenai batas maritim kedua negara yang sudah berlangsung 26 kali. Belum menunjukkan hasil, tapi memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Oleh karena itu, kami berdua bersetuju untuk meneruskan usaha penyelesaian perbatasan maritim ini,” kata Najib dalam konferensi pers bersama Presiden Jokowi.

Dikemukakan, ia dan Presiden Jokowi sepakat masalah kemaritiman akan diselesaikan dengan membentuk tim technical meeting dan pertemuan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini akan dilaksanakan pada akhir bulan ini juga.

“Di samping itu kami setuju melantik utusan khusus di pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mengadakan perundingan untuk mencari solusi yang disepakati kedua negara,” kata Najib, seperti yang dikutip dari laman Setkab, Jumat malam.

Najib mengakui masalah nelayan juga disinggung dalam pembicaraannya dengan Presiden Jokowi. “Kami setuju bahwa apa yang disepakati selama ini bahwa kalau nelayan memasuki wilayah antara Indonesia – Malaysia akan diusir pulang tidak dikenakan Undang-Undang, sebaliknya kalau mereka masuk ke dalam perairan Indonesia secara sahih kalau itu perairan Indonesia maka mereka bisa diambil tindakan,” ungkapnya.

Terkait tenaga kerja, menurut Najib, ia dan Presiden Jokowi telah menyepakati sejumlah hal. Disebutkan, sekarang ini perjanjian yang telah ditandatangan di Bali ketika masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ternyata jalur resmi itu tidak digunakan, tidak sesuai yang diharapkan. Yang menggunakan jalur resmi itu, kata Najib, hanya 4 ribu saja, sementara 5 ribu orang lain melewati jalur tidak resmi.

“Jadi, kalau boleh pemerintah Malaysia itu usulkan agar pemerintah Indonesia menggunakan satu jalur saja. ‎ Dengan adanya jalur itu kita semua bisa pastikan tenaga kerja mendapat pelatihan yang cukup dan perlindungan pada saat mereka bekerja,” kata PM Malaysia.

Najib mengatakan, pembicaraannya dengan Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai kemungkinan membuat zona waktu bersama dengan semua ibu kota di negara-negara ASEAN. (ril/ender)