Mandegnya Manajemen Partisipasi Masyarakat

Oleh: Fauzi Aziz

Fauzi Aziz

Fauzi Aziz

PARTISIPASI masyarakat dalam pembangunan secara langsung atau tidak, mutlak diperlukan. Para ahli ekonomi pembangunan menyebutnya sebagai sebuah pendekatan yang bersifat inklusif. Artinya, masyarakat tidak hanya dipandang sebagai obyek pembangunan semata, tetapi posisinya juga harus ditempatkan sebagai subyek pembangunan.

Peran yang seperti ini diperlukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian. Di lapangan, manajemen partisipasi masyarakat dalam pembangunan faktanya antara ada dan tiada. Secara formal memang ada seperti diatur dalam Undang-undang Sistem Perencanaan Nasional No 25 tahun 2004 melalui mekanisme Musrenbang.

Prosesnya dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan nasional. Tapi secara realitas, proses itu hanya berjalan formalitas saja. Di bidang pelaksanaan, jauh panggang dari api. Di bidang pengawasan pengendalian (sering disebut pengawasan masyarakat) melalui kerja para LSM, sebenarnya fungsi ini berjalan.

Tapi hasilnya tidak serta merta dipakai sebagai umpan balik dalam sistem perancanaan dan pelaksanaannya. Kegiatan LSM lebih dipandang sebagai kegiatan yang bersifat oposan, ketimbang diberikan peran sebagai mitra. Oleh sebab itu, opini ini lebih tegas mengatakan bahwa manajemen partisipasi masyarakat dalam pembangunan mandeg.

Contoh kasus penanganan banjir di DKI adalah bukti mandegnya manajemen partisipasi masyarakat dalam menangani persoalan banjir di Jakarta. Itulah sebabnya kenapa Gubernur DKI Jokowi melakukan turba secara intensif, berbicara secara langsung dengan masyarakat hampir setiap hari. Berbicara dengan masyarakat untuk mencari masukan, mengajak dan memberi motivasi agar masyarakat rela berpartisipasi mengatasi masalah yang dihadapi DKI.

Semoga ada solusi terbaik. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara langsung atau tidak langsung dijamin oleh konstitusi. Sistem politik nasional yang demokratis, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah adalah makin mempertegas bahwa partisipasi masyarakat mutlak diperlukan bukan hanya sebatas formalitas saja dalam proses pembangunan bangsa di berbagai bidang.

Pemerintah hampir pasti tidak akan dapat menyelesaikan berbagai masalah bangsa yang sangat kompleks. Masalah yang satu selalu beririsan dengan masalah yang lain. Balik lagi soal penanganan banjir di DKI, dia muncul akibat dari tata ruang yang diinjak-injak sendiri oleh penguasa daerah dan jajarannya.

Juga disebabkan karena faktor lain, misal soal koordinasi antar wilayah yang tidak efektif, disiplin masyarakat yang buruk, law enforcement yang tidak berjalan sampai sikap apatisme yang muncul akibat penguasa terlalu banyak berjanji terutama saat kampanye pemilukada.

Sepertinya at all cost masalah banjir bisa ditangani Pemda DKI sendiri. Nothing, karena Pemda DKI memiliki keterbatasan dana dan sumber daya yang lain. Disiplin dan apatisme adalah akibat selama ini partisipasi masyarakat cenderung diabaikan. Masyarakat hanya dijadikan obyek. Tidak diajak berperan serta secara langsung dalam proses manajemen pembangunan.

Posisinya dibuat eksklusif oleh penguasa, yang seharusnya inklusif. Semua sudah menjadi bubur, masalah sudah terakumulasi menumpuk dengan kadar yang beragam,dari yang akut, berat, sedang-sedang saja sampai yang ringan derajatnya.

Biayanya pasti sangat mahal. Pemerintah pusat/daerah bisa share dari aspek biaya paling banter hanya sekitar 30-40% saja dan sisanya antara 60-70% diharapkan kontribusi dari masyarakat luas. Oleh sebab itu, ke depan manajemen partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan harus berjalan dan efektif.

Problem yang dihadapi bangsa dan soal banjir di DKI sebagai contoh kasus, hanya akan bisa diatasi secara bertahap karena sumber dayanya terbatas. Oleh sebab itu, kerjasama dan kerja bersama antara organisasi publik, organisasi bisnis dan masyarakat, termasuk organisasi nirlaba membangun Indonesia di berbagai bidang di masa depan, menjadi sangat penting dan bekerja di bawah sistem manajemen yang solid, transparan dan akuntabel. ***

Berita Terkait

Komentar

Komentar