Masyarakat Serius Tanggapi Kemelut Politik di Kota Bekasi
Laporan: Redaksi
Ilustrasi
BEKASI, (Tubas) – Gonjang-ganjing politik di Kota Bekasi sehubungan keputusan Plt Walikota Bekasi Rahmat Effendi yang melakukan “pembersihan” kepada pejabat Pemkot Bekasi, menjadi perhatian serius warga. Bersama anggota DPRD Kota Bekasi Sutriyono dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Susanto dari Koalisisi Masyarakat Bekasi, pekan lalu, dalam buka puasa bersama sejumlah elemen masyarakat memperbincangkan kemelut politik yang terjadi.
Pada kesempatan itu Sutriyono mengatakan gonjang-ganjing politik di Kota Bekasi merupakan dinamika politik daerah. “Bagi saya yang terpenting komitmen pada nilai. Selama eksekutif berjalan on the track, melaksanakan amanat rakyat, tetap kita dukung,” tegasnya.
Namun, tambah Sutriyono, legislatif daerah akan meluruskan jika sudah ada indikasi penyimpangan. Tindakan itu bukan karena suka atau tidak suka, berkelompok atau tidak berkelompok tapi proses kontrol DPRD harus dilaksanakan. Makanya, legislator muda PKS itu tidak setuju jika kekuatan politik digunakan untuk tujuan mendapatkan kekuasaan politik di Pemkot Bekasi.
Suhu politik di Kota Bekasi memanas lantaran DPRD gagal menggunakan hak interpelasinya. Kegagalan itu membuat masyarakat bertanya apakah Pemkot Bekasi masih tetap berjalan di atas relnya? Jawaban pertanyaan itu dirasakan sangat penting bagi masa depan masyarakat Kota Bekasi menuju kehidupan yang lebih baik. “Legislatif telah membuat pakta integritas sebagai komitmen kepada nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab moral kepada rakyat,” ungkap Sutriyono.
Sementara Susanto dari Koalisi Masyarakat Bekasi menilai opini gonjang-ganjing politik di Pemkot Bekasi telah menyebabkan terbengkalainya pelayanan publik. “Konflik menjadi bara saat Plt. Walikota Rahmat Effendi melakukan mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi,” ujarnya.
Penggunaan hak interpelasi DPRD, menurut Susanto hanya sebuah tarik menarik kepentingan politik sejumlah Parpol di Kota Bekasi. Padahal masyarakat tidak neko-neko terhadap apa yang sedang terjadi di lingkungan Pemkot Bekasi. “Warga masyarakat hanya menginginkan kegiatan pembangunan dan pelayanan berjalan lancar dengan APBD sebesar Rp 1,8 trilun,” katanya. (rudi kosasih)