Mekanisme Harga Hambat Pelaksanaan P3DN

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Untuk mensukseskan program P3DN (peningkatan penggunaan produk dalam negeri), pemerintah masih terhambat oleh mekanisme harga. Pemilik proyek sebagai konsumen masih mengedepankan kepentingan harga ketimbang kepentingan nasional.

Demikian benang merah obrolan wartawan dengan Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Kementerian Perindustrian, Arus Gunawan di ruang kerjanya kemarin.

Dengan mengedepankan kepentingan harga, tidak jarang para konsumen mencari barang yang harganya lebih kompetitif hingga keluar negeri dan hasilnya memilih produk impor ketimbang produk dalam negeri.

Alasannya, harga produk impor lebih murah dibanding produk dalam negeri kendati mututunya tidak lebih baik dengan mutu produk dalam negeri.

Menjawab pertanyaan, Arus mengatakan perbedaan harga produk impor dengan produk lokal berkisar antara 20 hingga 30 persen dan perbedaan harga tersebutlah konsumen dalam negeri lebih memilih produk impor dan itu pula yang menjadi kendala bagi pemerintah untuk mensukseskan program P3DN.

Kendati demikian lanjut Arus, kini pemerintah telah menyampaikan kepada para user tentang kemampuan produk dalam negeri dan untuk pembangunan tower atau jaringan listrik telah dipersyaratkan agar proyek itu menggunakan produk lokal. Proyek PLTU sudah diharuskan menggunakan BOP dan boiler buatan Indonesia.

Dan hasilnya, kata Arus beberapa PLTU seperti di Bangka, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur sudah mempersyaratkan P3DN.

Ditanya mengenai pasokan barang lokal untuk proyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW), dikatakan, Indonesia telah memasok sedikitnya 60 persen komponen kelistrikan yang dibutuhkan. ‘’Tentunya pada skala-skala yang tidak terlalu besar. Disebut misalnya komponen seperti alat-alat distribusi, tower listrik dan boiler.

‘’Tapi komponen seperti generator dan turbin, kita belum bisa,’’ kata Arus.

Seperti diketahui, pemerintah berharap pada 2019 akan ada pembangkit listrik dari proyek 35.000 MW yang dapat dihasilkan. Namun, pemerintah tetap mawas diri bahwa pembangunannya tidak akan maksimum hingga mencapai kapasitas 35.000 MW.

Kendati demikian, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang terpenting pada tahun mendatang tidak ada lagi daerah di Tanah Air yang tidak teraliri listrik. Selain itu, prioritasnya saat ini agar ada aliran listrik yang berkesinambungan‎ sehingga tidak mengganggu sistem distribusi.

“Targetnya proyek 35.000 MW mungkin molor sedikit. Yang penting tahun-tahun akan datang tidak ada lagi daerah-daerah yang tidak terlistriki.‎ Tetapi yang paling penting berkesinambungan sehingga tidak mengganggu sistem distribusi,” kata JK. (sabar)