Oleh: Fauzi Aziz
KITA selalu gegap gempita keti ka melihat dinamika ekonomi di dalam negeri. Fenomenya selalu menarik perhatian para pemerhati kebijakan ekonomi. Hal yang seringkali dan berungkali sudah bosan mendengarnya adalah dikatakan bahwa derap kegiatan ekonomi domestik lamban. Mekanisme pasar tidak berjalan.
Padahal mekanisme pasar diharapkan dapat bekerja secara maksimal agar kegiatan ekononomi secara mekanistik selalu berada dalam titik keseimbangan antara supply dan demand sehingga stabilitas harga dapat terjamin. Inilah teorinya. Prakteknya mekanisme pasar jarang sekali berhasil menjadi pemenang di dalam iklim persaingan.
Mekanisme pasar selalu kalah dengan kekuatan bekerjanya mekanisme kekuasaan atau mekanisme birokrasi. Paling tidak fakta ini yang terjadi di Indonesia. Ada beberapa keanehan dan terjadi paradoks ketika kita mengikuti berderapnya kegiatan ekonomi pasar di dalam negeri.
Pertama, birokrasi sering memberikan pengarahan kepada dunia usaha agar mereka meningkatkan efisiensi, produktifitas dan daya saing. Namun pada saat yang sama, birokrasi pula yang men jadi penyebab efisiensi diting kat bisnis tidak berjalan karena dihambat mekanisme birokrasi yang berbelit dan berlapis-lapis.
Kedua, mekanisme birokrasi barangkali tidak faham tentang konsep bekerjanya mekanisme pasar. Atau tahu tetapi tidak mau tahu karena mekanisme birokrasi harus bekerja tunduk pada norma, standar, pedoman dan kruteria.
Sarat dengan muatan sistem dan prosedur, pembagian kewenangan berjenjang secara vertikal, horizontal dan diagonal dari pusat hingga daerah sampai ke desa. Mekanisme pasar dan mekanisme birokrasi dianggap dua entitas yang berbeda sehingga, mekanisme birokrasi nampaknya tak begitu peduli dengan bekerjanya mekanisme pasar.
Buktinya sudah banyak deregulasi dan debirokratisasi dibuat dari zaman orba hingga kini, mekanisme pasar tetap saja tidak mampu bekerja maksimal. Distorsi, sumbatan dan gangguan tetap saja terjadi dimana-mana.
Ketiga, sebenarnya mekanisme pasar dan mekanisme birokrasi masih bisa kompromi, yakni ketika pasar mengalami gangguan, mekanisme birokrasi bisa melakukan intervensi untuk memberi jalan keluar. Tapi ketika harus melakukan intervensi, mekanisme birokrasi menjawab bahwa mereka belum mempunyai alatnya untuk mengatasi sumbatan.
Aneh kedengarannya tapi nyata. Alatnya baru disiapkan dan baru dibahas oleh presiden dan menteri terkait di forum ratas. Setelah itu, akan dicek dulu dimana yang terjadi sumbatan/gangguan. Berikutnya dirapatkan lagi untuk menetapkan alat yang tepat digunakan mengatasi sumbatan atau distorsi.
Inilah gambaran mekanisme birokrasi bekerja mengatasi masalah ketika mekanisme pasar mengalami gangguan. Jadi harap maklum memang begitu adanya. Birokrasi tidak pernah kalah ketika berlaga di pasar menghadapi mekanisme pasar. Mekanisme pasar harus sabar menunggu keputusan mekanisme birokrasi bekerja.
Padahal pasar butuh segera pertolongan karena harga-harga sudah berlomba-lomba naik. Namun dasar birokrasi, mereka yang sedang berkuasa/berwenang, mekanisme pasar tidak akan pernah mampu “melawan” kedigdayaan mekanisme birokrasi di negeri ini. Jadi, ketika ada yang mengatakan Indonesia berlaga tanpa persiapan, maka yang tidak siap sejatinya adalah mekanisme birokrasinya karena berbelit dan berlapis-lapis itu adalah indah dan seindah tumpukan lapis legit atau berlapis-lapisnya sawah ladang yang menghijau. (penulis pemerhati masalah sosial ekonomi dan industri).