Melayani Investor atau Melayani Rakyat

Oleh: Fauzi Aziz

DARI rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dalam hal yang berkaitan dengan tata kehidupan berekonomi. Inilah cara rakyat memahami konsep demokrasi ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah segala macam ragam kegiatan rakyat dalam rangka mendayagunakan potensi sumber daya yang bersemi pada dirinya untuk berkegiatan di bidang ekonomi, baik bidang produksi, maupun bidang jasa-jasa dalam arti yang luas.

Jika demikian, rakyat memberi makna tentang demokrasi ekonomi dan aktivitas ekonomi, maka pada dirinya terkandung pemahaman bahwa rakyat dengan kekuatan intelektualnya, spiritualnya dan emosionalnya mempunyai potensi untuk melakukan kegiatan ekonomi (homoeconomicus) yang hasilnya harus dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat hidup orang banyak.

Inilah sifat esensial pemahaman tentang pengertian dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dalam konsep demokrasi ekonomi. Rakyat sebagai individu maupun kelompok, memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan aktivitas ekonomi. Jika dalam negara yang secara politis menganut sistem demokrasi seperti di Indonesia ini, dimana secara konstitusi diakui bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, maka semestinya negara menjamin kehidupan berekonomi rakyatnya semaksimal mungkin.

Negara dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk mendidik, membimbing, membina dan mengembangkan serta melindungi aktivitas ekonomi rakyat. Tujuan akhirnya adalah agar rakyat bisa hidup sejahtera dan makmur tanpa harus bergantung pada pihak lain.

Contoh konkretnya adalah jika rakyat di satu desa atau dalam satu kecamatan atau dalam lingkup kabupaten/kota mempunyai sebidang kebun/lahan, maka tugas pemerintah adalah menjalankan fungsi-fungsi tadi seperti diuraikan di atas agar sebidang lahan/tanah itu dapat didayagunakan untuk melakukan kegiatan produktif sebagai sumber penghidupannya.

Langkah Salah

Bukan malah didatangi petugas desa atau petugas dari kecamatan/kabupaten/kota menyuruh rakyat menjual lahannya dengan alasan ada investor yang berminat mengembangkan usahanya di lokasi itu. Janjinya nanti kalau proyeknya jadi, rakyat akan mendapat prioritas menjadi para pekerjanya.

Cara seperti itu yang banyak terjadi di hampir seluruh wilayah negara ini. Dan cara seperti itu adalah langkah yang salah, paling tidak berarti bahwa pemerintah telah memberikan pendidikan yang tidak tepat kepada rakyatnya. Harusnya rakyat dididik dan dibimbing menjadi aktor ekonomi, meskipun tidak semuanya harus menjadi pengusaha, tetapi bukan dididik hanya untuk menjadi pekerja/buruh di tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan.

Problem sosial atau bahkan konflik sosial yang terjadi dewasa ini, rasanya karena faktor-faktor tadi antara lain yang menjadi penyebabnya. Tanpa sadar, rakyat sebagai pemilik aset produktif telah dimarjinalkan oleh penguasa yang lebih senang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan investor ketimbang menjadi pelayan rakyat.

Terjadilah disparitas dalam pemberian pelayanan, yang posisinya adalah rakyat harus “berkorban” dan investor yang sepantasnya untuk “dimanjakan”. Fenomena ini yang sering menimbulkan kecemburuan sosial dan keadilan sosialnya terusik. Jika gagal dikoreksi, pasti akan berdampak terjadinya konflik sosial dimana-mana.

Sebagian ahli ekonomi di dunia sudah menyadari terjadinya fenomena seperti itu dan mereka mencoba untuk melakukan perubahan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang konsep dasarnya adalah mengedepankan nilai-nilai keadilan dan bersifat inklusif (melibatkan secara langsung masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi, bahkan dalam pengendaliaannya).

Mewujudkan konsep demokrasi ekonomi yang prespektifnya seperti idenya rakyat, tidak mudah. Karena secara mendasar harus ada langkah besar yang dlakukan pemerintah. Ide demokrasi ekonomi rakyat sangat tepat dijalankan oleh pemkab/pemkot dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah. Konsep dasarnya adalah membangun desa dan kota bersama-sama.

Pemkab/pemkot secara aktif selalu mencari bakat/talenta setiap warganya untuk dididik dan dibimbing, dibina dan dikembangkan menjadi pelaku ekonomi di bidang apapun. Pusat-pusat unggulan pendidikan dan teknologi yang ada di lingkungan universitas dan lembaga riset pemerintah harus menjadi katalisatornya. Mereka harus turun gunung membantu rakyat mengembangkan ekonominya dalam prespektif yang luas.***