Memaksimalkan Kemampuan Bernegara

Oleh: Fauzi Azis

INDONESIA yang mandiri, sejahtera dan makmur prosesnya terus berjalan. Dalam konteks ketatanegaraan, prosesnya tidak boleh salah dan cara mengolah dan mengelolanya-pun harus dilakukan dengan benar, yaitu harus sesuai dengan nilai Pancasila dan konstitusi negara UUD 1945.

Memaksimal kemampuan bernegara tidak boleh menyimpang dari dua koridor tersebut baik pada tataran filosofis maupun pada tataran implementatif. Upaya dan langkah ini perlu diambil karena Indonesia dalam rangka menuju kedigdayaaannya membutuhkan kemampuan bernegara yang berkualitas, baik di bidang politik, hukum, ekonomi, kebudayaan dan di Hankamnas.

Kualitas kemampuan bernegara yang paling sederhana untuk menjadi barometernya antara lain dapat dilihat pada kualitas kebijakan politiknya sebagai pilar utama dan sekaligus berfungsi sebagai pendukung kebijakan lain. Seluruh rangkaian prosesnya harus tertata secara selaras, serasi dan seimbang agar tidak terjadi fragmentasi dalam penyusunan kebijakan tersebut karena bangsa ini sedang bernegara.

Ketika sistem politik nasional sudah menyatu ke dalam satu sistem ketatanegaraan, seharusnya tidak lagi terjadi fragmentasi politik yang satu sama lain berbeda haluan dalam bernegara. Ini sangat berbahaya jika fragmentasinya masih terjadi ketika sudah melembaga ke dalam satu sistem ketatanegaraan yang bersifat formal dan sah.

Nilai kejuangannya hanya ada satu kerangka kebijakan yang harus menjadi pedoman kerja untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kerangka kebijakan tersebut dapat mewujudkan diri antara lain ke dalam satu sistem perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, kebudayaan dan Hamkamnas atau yang lain.

Oleh sebab itu, seluruh lembaga negara yang ada harus memaksimal kemampuan bernegara agar kualitas kebijakan negara dapat memberikan harapan positif tanpa ada keraguan sedikitpun untuk mengeksekusi rencana-rencana kerja yang sudah dikembangkan secara mikro, sektoral oleh masyarakat.

Secara terbatas/selektif, pemerintah bisa saja melakukan intervensi untuk menjaga keseimbangan agar proses pembangunan yang berjalan tidak sepenuhnya dipandu oleh sistem mekanisme pasar, yang kalau tidak dikontrol akan bisa mengganggu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Proses memaksimalkan kemampuan bernegara adalah sebuah pilihan kebijakan yang niscaya harus diambil oleh seluruh lembaga negara untuk melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan seluruh komponen bangsa agar menjadi bangsa yang cerdas, mandiri dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Memaksimalkan kemampuan bernegara harus dibangun bukan hanya terbatas dalam lingkungan lembaga negara, tetapi meliputi juga memaksimalkan kemampuan bernegara di kalangan masyarakat luas. Tujuannya agar mereka tidak hanya menuntut haknya saja sebagai warga negara, tetapi juga mampu memenuhi kewajibannya baik secara individu/kelompok sebagai warga negara yang baik.

Pesan moral ini penting untuk disampaikan agar bangsa dan negara ini tidak gagal menjadi negara yang demokratis dan telah melaksanakan politik desentralisasi sejak tahun 1999. Upaya ini juga tepat untuk dikomunikasikan ketika bangsa ini sedang mempersiapkan diri untuk mencari pemimpinnya yang baru, baik legislatif maupun eksekutif. Masalah dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini sudah cukup meluas dan dalam dibicarakan di ruang publik. ***