Memanen Air

Oleh: Efendy Tambunan

RUANG terbuka hijau DKI Jakarta hanya tersisa 9,8%. Kota Jakarta telah berubah menjadi hutan beton. Maka, hujan lebat di atas 100 milimeter, tanggal 6 Februari 2013, yang hanya berdurasi 2 jam, sudah menyebabkan banjir di beberapa titik.

Jakarta saat ini dalam kondisi gawat darurat. Ibarat penyakit, kondisi Jakarta sudah mencapai stadium empat. Penanganan masalah Jakarta dengan cara konvensional tidak efektif lagi mengingat beratnya masalah yang dihadapi. Dibutuhkan terobosan besar untuk mitigasi banjir dan mengurangi kemacetan lalu lintas.

Seiring dengan perjalanan waktu, konsumsi air di Jakarta semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari maraknya pembangunan hotel, restoran, tempat hiburan, apartemen dan gedung perkantoran. Menurut Pemprov DKI Jakarta, jumlah hotel 580 unit, restoran 9.000 unit, dan tempat hiburan 371 unit.

Untuk memenuhi kebutuhan akan air, dilakukan eksploitasi air tanah dalam skala masif. Eksploitasi air tanah besar-besaran tanpa diimbangi dengan persediaan air tanah yang memadai akan menyebabkan penurunan permukaan tanah. Terkurasnya air tanah akan mengakibatkan penurunan permukaan air tanah dan intrusi air laut.

Timbul pertanyaan, apakah semua hotel, restoran, dan apartemen mempunyai sumur resapan? Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, mayoritas tempat kegiatan bisnis tersebut tidak menyediakan sumur resapan. Pertanyaan lainnya, berapa besar persentase rumah tinggal yang menyediakan sumur resapan? Diduga, sebagian besar rumah tinggal, termasuk rumah-rumah mewah, tidak menyediakan sumur resapan.

Apakah setiap rumah tinggal menyediakan area terbuka hijau untuk tanaman dan tempat resapan air hujan? Karena harga tanah di Jakarta semakin meroket, maka luas lahan setiap rumah semakin kecil, sehingga persentase ruang terbuka hijau yang masih tersisa paling banyak 10% dari minimal 30%, seperti yang dipersyaratkan.

Mengingat ruang terbuka hijau semakin sedikit, salah satu cara menyiasati air hujan masuk ke dalam tanah adalah membuat lubang biopori, baik di pekarangan rumah maupun pinggir jalan. Lubang biopori harus dirawat secara berkala supaya tidak tertutup pasir dan sampah plastik.

Menampung Air Hujan

Setiap tetes air hujan yang jatuh dari langit sangat berharga. Atas dasar pemikiran ini, sebisa mungkin, pemerintah dan masyarakat harus berupaya menampung air hujan. Air hujan yang turun jangan cepat melimpas ke sistem drainase perkotaan dan dibuang ke laut. Fakta di lapangan, wilayah Jakarta telah berubah menjadi hutan beton. Air hujan sulit meresap ke dalam tanah, karena sudah berdiri rumah tinggal, ruko, bangunan parkir, dan gedung tinggi.

Berdasarkan statistik, jumlah gedung tinggi di Jakarta sebanyak 486 unit dan tahun 2020, diperkirakan meningkat menjadi 648 unit. Diduga, banyak gedung tinggi melanggar amdal karena tidak membangun sumur resapan. Setiap gedung mestinya mempunyai paling sedikit 4 sumur resapan yang terletak pada masing-masing sudut bangunan.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan pemilik gedung tinggi tidak membangun sumur resapan. Selain gedung tinggi, rumah di permukiman juga harus mempunyai sumur resapan. Pihak kelurahan sudah memasang spanduk dan mengimbau setiap pemilik rumah membangun sumur resapan, tetapi tidak dilaksanakan.

Pemprov DKI Jakarta harus mengaudit setiap gedung tinggi apakah masing-masing sudah mempunyai sumur resapan. Jika belum punya, Pemprov DKI Jakarta mengharuskan pemilik gedung membangun sumur resapan air sesuai standar. Jika masih membandel, Pemprov DKI Jakarta dapat mengambil tindakan tegas.

Seiring dengan perjalanan waktu, sumur resapan harus dipelihara. Jika tidak dipelihara, sumur resapan tidak akan berfungsi optimal. Pemprov DKI Jakarta harus melakukan pengawasan secara rutin untuk menjamin sumur resapan berfungsi dengan baik.

Istilah memanen air lebih dititikberatkan pada menampung air hujan pada waktu musim hujan. Air hujan yang ditampung dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Masing-masing pemangku kepentingan harus berpartisipasi untuk membuat wadah penampungan air hujan. Ketersediaan wadah penampungan air akan menjamin ketersediaan air yang cukup pada musim kemarau dan alat mitigasi banjir pada musim hujan.

Pemprov DKI Jakarta mempunyai 9 program unggulan dalam RPJM 2013-2017, di antaranya pengendalian banjir. Program pengendalian banjir meliputi: pengembangan situ, waduk, dan embung, normalisasi sungai dan saluran, pengembangan sistem polder, penguatan tanggul, pembuatan sumur resapan dan lubang biopori, serta pembangunan terowongan multifungsi.

Pengendalian banjir melalui rekayasa teknik sipil belum maksimal. Perlu dilakukan pendekatan kultural pada masyarakat dengan cara mengimbau dan menyadarkan masyarakat bahwa air yang turun dari langit sangat berharga. Air hujan harus ditampung dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan rumah tangga.

Jika setiap restoran, hotel, apartemen dan rumah tinggal mempunyai sumur resapan, maka air hujan tidak langsung melimpas ke sistem drainase perkotaan, tetapi terlebih dulu masuk ke dalam tanah. Air resapan dapat menjadi cadangan air dalam musim kemarau dan mencegah banjir pada musim hujan. (Penulis adalah Dosen Teknik Sipil UKI dan Direktur Toba Borneo Institute)