Mendukung Pilkada Langsung

Laporan: Redaksi

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Kementerian Dalam Negeri RI mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. “Kemendagri berharap mayoritas fraksi di DPR kembali ke sikap awal, mendukung pemilihan kepala daerah langsung,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan, di Kompleks DPR-RI Senayan, Jakarta. Selasa (9/9).

Diharapkan, mayoritas fraksi di Komisi II DPR kembali ke sikap awal, yaitu mendukung pemilihan kepala daerah langsung. Harapan itu timbul pada masa pembahasan RUU Pilkada di DPR, karena ada enam fraksi di komisi itu yang tetap berencana mengusulkan pemilihan gunernur dan bupati/wali kota oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat. Sikap itu bertentangan dengan keinginan masyoritas rakyat.

Sebab, menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI), 81,23 persen rakyat setuju kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat seperti sudah berjalan selama 9 tahun terakhir. Itu hasil survey terhadap 1.200 responden pada 5-7 September 2014.

Alasan enam fraksi yang menginginkan kepala daerah dipilih oleh DPRD, adalah karena biaya pilkada dinilai tinggi, yang selama ini mencapai Rp 70 triliun. Kalau dipilih DPRD mungkin hanya Rp 40 triliun kalau dilakukan secara serentak di seluruh Tanah Air. Padahal, biaya justru bisa lebih besar, kalau calon kepala daerah harus menyetor ke partainya sebagai calon kepala daerah dukungan partai. (apul)