Mengelola Portofolio Ekonomi Indonesia

Oleh: Fauzi Aziz

INDONESIA terus melakukan gerak maju membangun portofolio ekonominya. Tujuannya menjadikan seluruh kekuatan ekonomi nasional nilainya meningkat,dan peningkatannya diharapkan dapat mengatasi berbagai kesenjangan, sehingga kesejahteraan seluruh rakyat makin meningkat secara merata.

Kekuatan ekonomi nasional adalah badan-badan usaha yang bergerak di berbagai bidang produksi dan jasa. Kekuatan itu digerakkan oleh BUMN/BUMD, Badan Usaha Swasta, baik swasta besar, kecil menengah dan koperasi. Khusus untuk swasta besar, saat ini banyak perusahaan asing berdiri di Indonesia karena mereka memang diundang masuk menanamkan modalnya di negeri ini.

Kekuatan pelaku-pelaku ekonomi tersebut portofolio bisnisnya harus ditingkatkan agar memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan portofolio ekonomi bangsa. BUMN/BUMD tidak boleh diprivatisasi,tetapi harus dikuatkan dan dikonsolidasikan. Badan Usaha Swasta juga harus dipelihara agar daya saingnya makin meningkat.

Sektor UMKM dan koperasi harus menjadi sebuah model bisnis yang mampu memberikan layanan secara efisien sebagai supporting economy dan melayani kebutuhan masyarakat secara cepat dan  customized. Badan usaha yang berhasil pada dasarnya tidak hanya mampu bereaksi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi secara eksternal, tetapi juga secara aktif menciptakan sumber-sumber keuntungan internal yang baru di sekitar kompetensi intinya.

Profesor Hamel dan Prahalad merumuskan kompetensi inti sebagai sesuatu yang memberikan akses potensial ke berbagai jenis pasar, membuat kontribusi penting ke pelanggan yang merasa diuntungkan dari produk akhir dan sulit bagi para pesaing untuk menirunya. Kalau portofolio bisnis mereka tidak ditumbuhkan, maka sulit bagi pemerintah mengharapkan porto folio ekonomi negara akan meningkat.

Hamel dan Prahalad menegaskan bahwa kompetensi inti bukanlah hanya mengenai penyerasian arus teknologi saja, namun juga mencakup organisasi kerja dan penyampaian nilai. Dengan cara-cara tersebut, Philip Kotler memberikan pendapatnya bahwa pola-pola diversifikasi dan pemasukan pasar ditentukan oleh kompetensi inti. Ia bukan hanya jembatan yang menghubungkan bisnis yang ada, tetapi juga merupakan mesin untuk produk baru dan pengembangan bisnis. Dengan mencoba memahami tentang konsep “peningkatan portofolio” ini ada komponen utama yang perlu ditingkatkan nilainya, yakni portofolio ekonomi bangsa, yang ini menjadi tanggungjawab negara atau pemerintah untuk menjadi “pemimpinnya” dan portofolio bisnis, yang dalam hal ini pihak manajemen perusahaan yang bertindak sebagai pemimpinnya.

Ini berarti bahwa peningkatan portofolio ekonomi dan portofolio bisnis harus berjalan selaras. Artinya setiap produk kebijakan pemerintah harus bersifat pro-bisnis.

Upaya ini yang kini sedang dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah sebagai “pemimpin” kebijakan ekonomi sangat berkepentingan agar nilai dan kualitas portofolio ekonomi meningkat dan tumbuh dalam agregasi yang lebih merata untuk mengatasi berbagai ketimpangan yang terjadi selama ini. Yang menjadi perhatian utama oleh pemerintah dalam konteks pengelolaan kebijakan fiskal seperti mengutip pandangannya Prof Tanzi dimaksudkan dapat:1)meningkatkan tabungan negara dan menyalurkannya kedalam pemakaian sosial yang lebih produktif.

2).Membangkitkan cara-cara untuk membuat infrastruktur fisik dan sosial.3) membatasi konsumsi dan investasi yang berlebihan dan non produktif.4).mengurangi inefisiensi dalam seluruh perekonomian dan terutama di sektor publik.5).mempertahankan iklim stabilitas ekonomi.6) menghilangkan berbagai bentuk sumbat alur.7).mengurangi atau menghapus sama sekali distorsi-distorsi yang menghambat pertumbuhan sebagai akibat dari sistem pajak dan kebijakan publik lainnya.8).mengurangi atau menghapus sama sekali,distorsi dalam harga-harga relatif faktor produksi.

Pada aras kebijakan ekonomi ini diharapkan pemerintah mampu mengatasi berbagai dilema dan trade off yang oleh Kotler terindentifikasi oleh 8 kondisi yang umumnya terjadi,yakni:1) orientasi pertumbuhan versus distribusi pendapatan.2).keseimbangan sektoral versus kepincangan sektoral.3).terapi kejut versus pembangunan gradual.4).kesempatan kerja versus inflasi tinggi.5).Pemilikan negara versus pemilikan swasta.6).perusahaan swasta besar versus perusahaan kecil.7).campur tangan pemerintah versus pasar bebas.8).memudahkan penanaman modal ke dalam versus memulai dengan kemampuan sendiri.

Dilema dan trade off semacam itu, di negeri ini juga terjadi. Dan cara mengatasinya tentu tidak mudah karena menyangkut persoalan ekonomi politik dan sebagainya.Yang pasti tidak bisa dilakukan dengan kebijakan yang bersifat sapujagad. Perlu kebijakan ekonomi yang bersifat spesifik untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Membangun portofolio ekonomi bangsa dan portofolio bisnis adalah keniscayaan,dan karena itu berbagai dilema dan trade off dalam pembangunan ekonomi harus diatasi dengan beragam inovasi kebijakan yang lebih elegan luwes dan bijaksana. (penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi dan industri).