MENGHADAPI MEA 2015: Siapkan Kompetensi SDM

Laporan: Redaksi

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pemerintah mesti menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau Pasar Tunggal ASEAN (PTA) akhir 2015. Masih tersedia waktu untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, supaya makin banyak tenaga kerja terampil dan punya kompetensi memasuki pasar tunggal ASEAN itu. Sebab dengan berlakungan pasar tunggal, produk dan jasa negara-negara anggota akan dengan bebas memasuki pasar di kawasan ASEAN.

Demikian rangkuman wawancara tubasmedia.com dengan berbagai kalangan, pekan lalu. Mereka yang diwawancarai, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai S.E., Ketua Umum Asosiasi Industri Perlampuan Listrik Indonesia (Aperlindo) John Manoppo M.Sc., Rektor UKI Jakarta Dr. Maruarar Siahaan S.H., serta Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Bisnis UKI Ir. S.M. Doloksaribu M.Ing, berkaitan dengan pernyataan Menakertrans Muhaminin Iskandar bahwa Indonesia dalam keadaan darurat SDM, yakni kekurangan tenaga profesional yang berdaya saing tinggi dalam pasar kerja, dihubungkan dengan berlakunya MEA pada akhir 2015. ASEAN terdiri atas 10 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Singapura, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar.

Tumai, dari Fraksi PDIP, mengatakan, kewajiban pemerintah untuk menyiapkan SDM berkualitas, sehingga mampu bersaing dengan SDM dari negara-negara ASEAN. Dikemukakan, di beberapa negara anggota ASEAN, penyiapan SDM sudah dilaksanakan pemerintah masing-masing. Bahkan Korsel, di luar ASEAN, saat ini tengah melatih 2000 tenaga kerja, yang kabarnya disiapkan untuk memasuki lowongan kerja di Bekasi.

Ia mengatakan, penyiapan SDM harus memenuhi standar kualitas. Peserta pelatihan harus memperoleh sertifikasi ahli, sehingga kualitasnya termain. Terkait dengan itu, ia menyarankan, peserta pelatihan sebaiknya mulai lulusan SMA.

Rektor UKI Maruarar Siahaan mengatakan, upaya penyiapan SDM dapat dalam bentuk kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Dalam hal ini, dipetakan dulu bidang-bidang mana saja yang SDM-nya perlu dilatih, supaya lebih fokus dan mencapai hasil maksimal. Dalam hal ini, Maruarar, yang juga pakar konstitusi mengatakan, konsep link and match (keterkaitan dan kesepadanan), perlu digencarkan kembali, dengan penyesuaian di sana-sini. Misalnya, kemajuan di bidang teknologi informasi dan otomotif.

Balai Latihan Kerja

Sementara itu, S.M. Doloksaribu mengatakan, balai-balai latihan kerja harus dibenahi agar perannya, untuk mendidik tenaga-tenaga terampil, dapat lebih maksimal. Pemanfaatan balai latihan kerja untuk menyiapkan SDM yang punya kompetensi harus intensif agar sasaran, bertambahnya jumlah SDM terampil, dapat berhasil.

Berkaitan dengan itu, ia berpendapat, idealnya pendidikan nasional kita harus sinkron dengan balai latihan kerja, baik itu menyangkut teori maupun praktik. Selain itu, mutu dan jangkauan sekolah menengah kejuruan harus ditingkatkan. Lantaran itu, sekolah kejuruan harus mendapat perhatian ekstra, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Jangan seperti apa yang terjadi belakangan ini, sekolah kejuruan malah berkurang.

Dalam kaitan dengan penyediaan tenaga kerja siap pakai, ia juga berpendapat sebaiknya program link and match di perguruan tinggi lebih digalakkan lagi. Kerja sama perguruan tinggi dengan dunia usaha, terutama industri yang berperan sebagai produsen, ditingkatkan.

John Manoppo mengatakan, masalah kekurangan tenaga terampil tentu bergantung pada komoditasnya. Jangan disamaratakan semua bidang menghadapi masalah tenaga terampil. Sebagai contoh, ia menyebutkan, industri lampu listrik di dalam negeri siap menghadapi MEA. Industri lampu adalah usaha padat karya, yang mempekerjakan banyak orang. Selama ini tidak ada masalah menyangkut SDM. (ender)