JAKARTA, (tubasmedia.com) – Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan perang terhadap para calo yang mulai gentayangan di kementerian yang dipimpinnya. Para calo itu bergerak di bidang penerbitan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Saya mendengar laporan bahwa beredar calo-calo TKDN. Nah ini saya ingin menyampaikan, kenapa saya angkat? Ini sengaja saya angkat. Sebenarnya bisa saya coret, tapi saya sengaja angkat dalam jumpa pers dengan teman-teman wartawan agar teman-teman wartawan menulisnya gede-gede. Ini juga tolong dicetak besar-besar agar calo-calo tidak bermain di dalam program sertifikasi TKDN ini sehingga para calo-calo itu setop-lah untuk mencoba menjadi calo sertifikasi TKDN,” katanya mengawali jumpa pers Kinerja Sektor Industri Tahun 2021 & Outlook 2022, Rabu (29/12/2021) di Jakarta, Rabu (2912/21).
TKDN adalah besaran komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa yang dinyatakan dalam persentase. Produsen yang sudah memenuhi angka penggunaan TKDN akan mendapat bonus dari pemerintah. Itu sebabnya para calo ini mengiming-imingi dapat memanipulasi persentase TKDN pada suatu produk.
Padahal kata Menteri, angka TKDN atau nilai TKDN itu harus betul-betul riil, tidak boleh dimanipulasi. ‘’Tapi para calo itu menawarkan misalnya nilai TKDN dari sebuah produk 15%, mereka mengaku bisa mengatur nilai TKDN itu bisa 40%.,” tegas Agus.
Tapi kami, lanjut Menteri, tidak akan membiarkan para calo itu berkembang disini. ‘’Soal calo, kami akan betul-betul ketat. Pokoknya kita perang dengan calo. Tolong ditulis,’’ l;anjut menteri
Pada kesempatan itu, dia juga memaparkan bahwa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2021 memberikan fasilitas sertifikasi TKDN melalui pos anggaran dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang telah dialokasikan sebesar Rp 112 miliar dengan targetnya 9.000 sertifikat produk hingga 31 Desember 2021.
Sampai pertengahan Desember 2021 telah dilakukan sertifikasi gratis sebanyak 9.852 sertifikat produk yang artinya sudah melebihi target, dan jumlahnya masih akan terus bertambah sampai akhir Desember 2021 ini.
“Sehubungan dengan hal ini tentu diharapkan dukungan dari semua stakeholder untuk dapat memacu pelaku industri di daerah agar mereka melakukan sertifikasi TKDN terhadap produk-produk yang dihasilkannya,” jelasnya.
Kembali Dianggarkan
Dia menekankan pentingnya produk-produk yang produksi pelaku industri untuk memperoleh sertifikat TKDN. Fasilitasi sertifikasi TKDN ini akan kembali dianggarkan pada tahun 2022. Menteri-pun mengusulkan anggaran kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
“Kami akan minta tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan bahwa Kementerian Perindustrian akan mengusulkan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan agar program sertifikasi TKDN ini bisa semakin banyak, semakin besar, dan semakin luas produk-produk hasil industri dalam negeri bisa tersertifikasi TKDN,” katanya.
Menteri menjelaskan hal itu perlu didorong karena dari total jumlah produk-produk dalam negeri baru 25% yang memiliki sertifikat TKDN, yaitu 16.898 produk. Tambah dia, pihaknya masih punya banyak PR untuk bisa mensertifikasi produk-produk nasional dalam program sertifikasi TKDN. (sabar)