Miskin Bermartabat, Kaya Bermanfaat

Oleh: Marto Tobing

Ilustrasi

Ilustrasi

LANGKAH..Pertemuan…Rezeki…Maut..! Maka tak seorang pun kuasa melepaskan diri dari jerat tahapan keempat lingkaran hidup yang membelenggu itu, selain masih teguh pada nilai sebagai mahluk sosial yang beradab. “Miskin bermartabat dan kaya harus bermanfaat,” petuah Menteri BUMN Dahlan Iksan.

Namun sejumlah menteri nyatanya masih saja mau terjebak dalam kehidupannya yang serba galau. Akibatnya mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari (Siti) di hari tuanya harus berhadapan pada uji peradaban. Padahal, namanya begitu akrab bagi publik melihat kiprahnya ketika menjadi Menkes di tahun 2004 hingga tahun 2009.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini namanya melejit dalam kasus penanganan flu burung di Indonesia apalagi dalam bukunya yang berjudul “Saatnya Dunia Berubah”. Siti begitu gagah, mengritik keras ketidak adilan negara-negara maju dan WHO tentang penanganan flu burung.

Sayang kisah heroiknya melawan flu burung seolah menjadi sirna karena kini sang Srikandi itu terancam masuk jeruji besi tersandung kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Kemenkes pada tahun 2005. Dari hasil penyidikan diduga terjadi mark up biaya 12 persen.

Penyidiki Bareskrim Polri menyeretnya sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan alat bantu kesehatan untuk antisipasi kejadian luar biasa sebesar Rp 15,5 miliar pada tahun 2005. Dalam proyek tersebut Siti dituding melakukan sistim penunjukan langsung yang seharusnya di tender lelang atas pengadaan alat-alat kesehatan, sehingga terjadi praktik korupsi. Proses lelang proyek yang dilakukan dengan penunjukan langsung itu mengakibatkan negara rugi sebesar Ro 6,1 miliar.

Pada 28 Maret 2012 Bareskrim Polri menetapkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Siti. Tuduhan, penyalahgunaan wewenang proyek alat kesehatan antara Oktober-November 2005. Dalam proyek senilai Rp 15 miliar tersebut penunjukan langsung dilakukan kepala pusat penanggulangan masalah kesehatan sebesar Rp 15 miliar.

Akibatnya negara dirugikan sebesar Rp 6 miliar Menurut Yusril Ishak Mahendra selaku penasihat hukum Siti, penunjukan langsung itu bukan suatu kesalahan. Ini berawal terjadinya gempa Tzunami di Aceh tahun 2004 silam. Pada waktu itu sudah jatuh korban 37 meninggal, ratusan luka dan ribuan orang mengungsi dan fasilitas kesehatan hancur.

Dalam kondisi seperti itu maka harus segera dilakukan perawatan medis dan pengadaan obat-obatan serta membangun kembali rumah sakit yang hancur akibat gempa Tzunami tersebut. Dalam kondisi seperti itu selaku Menkes dapat mempertimbangkan usulan yang diajukan jajarannya untuk penunjukan langsung tapi dalam pelaksanaannya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kalau di kementerian diambil oleh menteri tapi kalau di instansi lain oleh kepala instansi itu,” jelas Yusril seraya menambahkan, pelaksanaannya ada pada level birokrasi bawahan.

Seperti diketahui pada level pelaksanaan, terjadi penyimpangan dan korupsi. Keterlibatan Siti, sesuai penjelasan penyidik, sebatas sangkaan turut melakukan terurai pada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun Siti dianggap memberikan kesempatan, mengetahui, membiarkan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan.

Kekayaan tak bermanfaat itu juga menjerat Ahmad Suyudi terseret kasus serupa hingga dihukum 2 tahun 3 bulan penjara oleh pengadilan Tipikor pada 2010. Petranannya, menunjuk langsung PT. Kimia Farma distribusi sebagai rekanan proyek pengadaan sejumlah alat kesehatan ketika menjabat sebagai Menkes pada tahun 2003. Kerugian negara Rp 104 miliar.

Mantan Mensos Bachtiar Hamzah juga tak bermanfaat. Dia dihukum 1 tahun 8 bulan dan denda Rp 50 juta atau subsider 3 bulan kurungan karena korupsi pengadaan mesin jahit, sapi impor dan kain sarung untuk bantuan sosial pada tahun 2006 silam. Kerugian negara mencapai Rp 15 miliar atas penunjukan langsung tanpa lelang proyek.

Selain itu mantan Menteri Perikanan dan Kelatan Rochmin Dahuri juga dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan korupsi pungutan dana di departemen yang dia pimpin pada tahun 2002-tahun 2004. Kerugian negara mencapai Rp 15 miliar. Namun pada November 2009 dia dinyatakan bebas bersyarat setelah hukumannya dikurangi menjadi 4 tahun 6 bulan. ***

Topik :

Berita Terkait

Komentar

Komentar