Mitigasi Resiko

Oleh: Fauzi Aziz

UNTUK yang satu ini, pemerintah belum memiliki instrumen yang “otomatis” bisa digerakkan secara cepat dan tepat jika terjadi resiko akibat krisis keuangan maupun persoalan ekonomi riil. Di sektor finansial ada beberapa instrumen yang bisa dipakai, antara lain berupa perkuatan permodalan dan likuiditas, perkuatan manajemen resiko dan good governance, serta memperkuat surveillance.

Otoritas moneter cukup memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan mitigasi resiko karena di samping sistemnya sudah terbangun, otoritas moneter adalah lembaga independen yang proses pengambilan keputusannya dapat dilakukan secara serta merta secara profesional dan kompeten, tanpa “diganggu” oleh kepentingan lain, khususnya yang bersifat politis.

Lain halnya pada otoritas fiskal yang posisinya “tidak idependen” karena setiap instrumen fiskal akan digunakan untuk melakukan mitigasi resiko akibat kegagalan pasar, khususnya pasar komoditas tidak bisa dilakukan dengan segera karena secara politis harus mendapat persetujuan DPR.

Akibatnya distorsi pasar menjadi semakin tidak terkendali, harga-harga pada umumnya, khususnya bahan pangan mengalami kenaikan sangat tajam dan ujungnya memang akhirnya pemerintah kehilangan wibawa karena dinilai tidak mampu melakukan mitigasi resiko akibat kegagalan pasar komoditas yang terjadi di dalam negeri akhir-akhir ini.

Secara tegas masyarakat bisa mengatakan bahwa pemerintah telah gagal menjalankan tugas pokoknya dan gagal melakukan intervensi yang efektif. Menteri Keuangan M.Chatib Basri tentu mendapat tantangan yang cukup berat apa yang bisa dilakukan setelah presiden menugaskannya agar dapat segera mengambil kebijakan dan tindakan yang terukur untuk bisa mengendalikan depresiasi nilai tukar.

Pilihan dan ruang fiskalnya pasti terbatas karena likuiditas yang ada di brankas Kemenkeu jumlahnya juga terbatas dan kalau mau digunakan hampir pasti harus menunggu persetujuan DPR. Kita sebagai rakyat hanya bisa menunggu dengan harap-harap cemas mudah-mudahan pemerintah tidak terlambat lagi untuk mengambil tindakan yang cepat, tepat dan terukur.

Semoga pula para anggota kabinet yang membidangi ekonomi tidak saling memberikan penjelasan yang membingungkan masyarakat karena sikap arogansi sektoral muncul ke permukaan. Hati-hati dengan masalah UMR. Sekali isunya diramaikan di ruang publik, lagi-lagi kita khawatir apa mitigasi resiko yang bisa dilakukan kalau isu perburuhan mencuat kembali.

Sekarang pemerintah harus berani berkata dengan jujur bahwa sejatinya negeri ini mempunyai problem yang bersifat fondamental dan struktural di bidang ekonomi. Seperti pengakuan tulus dari Menperin MS Hidayat bahwa struktur industri nasional memang lemah karena 70% lebih bahan baku/penolong dan barang modalnya masih harus diimpor.

Sekarang dengan kurs rupiah yang makin melemah, sektor industri manufaktur pasti akan mengalami tekanan berat, sementara produksi harus tetap berjalan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja. Dalam situasi “darurat” seperti ini, barangkali pemerintah harus juga bisa melakukan mitigasi resiko untuk menjaga agar industri termasuk IKM tidak sampai berhenti beroperasi dan tidak melakukan PHK, karena ongkos sosial politiknya tinggi selain ongkos ekonominya. ***