NEM Jangan Dilepas Seperti Pasar Bebas
Laporan: Redaksi
Ilustrasi
JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Wagub DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) berkomentar terkait standard NEM (sekarang UAN). Menurutnya, NEM (Nilai Ebtanas Murni) boleh-boleh saja menjadi ukuran, akan tetapi jangan dilepas seperti pasar bebas.
“Ujian penerimaan (setuju) dengan NEM, tapi tak dilepas seperti pasar bebas,” ujar Ahok di Balaikota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu silam.
Menurutnya, tidak bisa siswa dari keluarga miskin diadu dengan siswa dari keluarga kaya. “Kita harus membuat standard, kalau diadu NEM tertinggi pasti kalah,” tambahnya.
Komentar Ahok ini terkait dengan sidak di SMANU MH Thamrin di mana anak dari keluarga miskin tidak bisa masuk sekolah unggulan. Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan menjadi penyebab hal tersebut.
“Kalau ada siswa yang tinggal di rumah di bawah 36 meter persegi (keluarga miskin), tapi anaknya sudah lolos IQ lebih dari 120, kenapa tidak di MHT (M.H.Thamrin)?” katanya.
Sebagai Polisi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut dirinya sebagai ‘polisinya’ gubernur Joko Widodo. Maksudnya, apa-apa yang dianggap tidak beres baik di lapangan maupun di birokrasi akan dia ditertibkan.
Dia tak segan-segan menegur pihak yang selama ini membiarkan sesuatu yang salah tapi terlihat dibiasakan. Sesuai dengan visinya penghematan anggaran dan transparan, Ahok juga berjanji memperbaiki kondisi perekonomian Jakarta.
Anggaran gendut yang peruntukannya tak jelas dia pangkas. Seperti anggaran untuk membuat naskah pidato gubernur Rp 1,2 miliar.
Kini Ahok mengedepankan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Tujuannya, agar kualitas masyarakat miskin di perkotaan lebih baik dan Jakarta semakin sejahtera.
Akan Dipecat
Sejak dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) langsung membuat gebrakan. Kedua orang itu langsung tancap gas untuk membenahi birokrasi dan persoalan Jakarta.
Untuk memuluskan gebrakannya itu, baik Jokowi dan Ahok tidak segan-segan tegas. Siapa yang melanggar dan tidak mengikuti perintahnya akan dipecat.
“Saya ini kalau berbicara sederhana saja, tapi segera dijalankan. Setelah saya perintahkan nanti cek lagi dua minggu seperti apa,” kata Jokowi.
Ancaman itu tidak main-main. Ancaman pemecatan juga berlaku bagi semua PNS DKI. Malas melayani warga Jakarta, siap-siap saja dipecat Jokowi-Ahok. (tim)