TASIKMALAYA, (tubasmedia.com) – Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, prihatin dan berharap pihak Pemkab Tasikmalaya, melakukan langkah-langkah trobosan untuk mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), terkait kecilnya PAD yang didapat Pemkab, sejak beberapa tahun terakhir ini.
PAD Kabupaten Tasikmalaya saat ini masih berkisar Rp 55 miliar, sebagian besar pendapatan daerah (PAD) masih didapat dan mengandalkan pemerintah pusat dan provinsi.
“Padahal Pemkab memiliki perusahaan daerah yang bisa diandalkan untuk meningkatkan PAD, diantaranya PDAM Tirta Sukapura, Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyar (PDBPR) Artha Galunggung dan Arta Sukapura, juga memiliki Perusahaan Daerah Unit Pertambangan (PDUP),” kata beberapa anggota komisi II DPRD Tasikmalaya.
Sementara, H. Cecep Nurul, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, kepada tubasmedia.com, Rabu (12/9) membenarkan PAD Kabupaten Tasikmalaya masih minim dalam beberapa tahun ini.
Untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu, kuncinya Pemkab Tasikmalaya, harus memiliki langkah yang lebih progresif dalam optimalisasi PAD, terutama dari lembaga usaha yang ada di daerah.
Pemasukan dari perusahaan milik pemerintah masih minim. Salah satunya pemasukan tersebut dari BPR LPK sebesar Rp 3,1 miliar, deviden dari Bank BJB sebesar Rp 9,5 miliar dan pendapatan dari SPBU milik Pemda sebesar Rp 240 juta.
“Sedangkan PDUP masih belum menghasilkan juga pemasukan dari PDAM masih minim. Jika pengelolaan badan usaha milik pemkab tersebut dilakukan profesional akan memberikan PAD yang lebih besar lagi,” kata Cecep. (mik)