PAN dan Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Proposal Pengadaan Alutsista Rp 1.760 Triliun, Fraksi Lainnya Mendukung
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR menolak proposal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Kementerian Pertahanan. Anggota Fraksi PAN Zainuddin Maliki menilai besaran angka pengadaan alutsista yang diajukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekitar Rp 1.760 triliun terlalu fantastis di tengah pandemi Covid-19.
Zainuddin menegaskan, PAN menolak rencana pengadaan alutsista yang berpotensi menambah berat utang negara. “Oleh karena itu Presiden harus tolak tanda tangani perpres pengadaan alpalhankam tersebut,” kata dia, Jumat (4/6).
Ia mengatakan, jika pemenuhan angka Rp 1,760 triliun tersebut dilakukan dengan skema utang, maka rasio utang pemerintah mencapai 41,18 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini karena posisi utang RI per April mencapai Rp 6.527,29 triliun. Artinya rasio hutang terhadap PDB meningkat dibandingkan awal tahun ini di angka 38,68 persen.
Penolakan terhadap rencana pengadaan alutsista dari PAN pertama kali dinyatakan anggota Fraksi PAN yang bertugas di Komisi I Farah Puteri Nahlia. Putri Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran ini mengaku fraksinya menolak rencana Kemenhan berutang Rp 1,7 kuadriliun dengan berbagai pertimbangan.
“Pertama, pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dengan anggaran sebesar itu tergesa-gesa dan belum terencana secara matang,” kata Farah Puteri.
Kedua, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19. Ketiga, anggaran tersebut berisiko membuat utang Indonesia bertambah besar. Hingga saat ini, baru Fraksi PAN yang tegas menolak rencana pengadaan alutsista melalui rencana Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari Kemenhan ini.
Fraksi lain belum menyatakan sikapnya secara tegas. Hanya Fraksi Partai Gerindra yang sudah mendukung rencana Menhan Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sementara, fraksi lain seperti PKS, PPP, Demokrat, maupun PDIP mengaku mendukung modernisasi alutsista tapi belum bersikap soal proposal dari Menhan ini.
Koalisi Masyarakat Sipil
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden untuk memerintahkan Menhan tidak melanjutkan pemenuhan alutsista Rp 1,7 kuadriliun.
Koalisi Masyarakat Sipil yang menyatakan penolakan terdiri dari PBHI, Amnesty International Indonesia, dan HRWG, ELSAM, LBH Pers, SETARA Institute, LBH Jakarta, ICJR, KontraS, dan Publik Virtue Research Institute, ICW, Imparsial, hingga Centra Initiative.
Perwakilan Centra Initiative, Al Araf, mencurigai peningkatan anggaran di sektor pertahanan tersebut tak terlepas dari kepentingan politik Pemilu 2024. Menurut dia, dalam kepentingan politik tersebut membutuhkan biaya politik.
“Patut dicurigai bahwa peningkatan anggaran sektor pertahanan ini tidak terlepas dari kepentingan politik kontestasi pemenangan Pemilu 2024 yang membutuhkan biaya politik,” kata dia.
Sementara, perwakilan Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, meningkatkan anggaran sektor pertahanan tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas ibarat memberikan cek kosong kepada elite politik.
“Sampai saat ini, Kemenhan masih mengalami masalah serius terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Kemenhan selalu berlindung di balik tameng ‘rahasia negara’ yang sebenarnya hanya menjadi dalih untuk menutup-nutupi potensi penyimpangan yang terjadi,” kata dia. (sabar)