JAKARTA, (tubasmedia.com) – Panitia seleksi (Pansel) Mahkamah Konstitusi (MK) hari Kamis (18/12/2014) menyodorkan sejumlah nama calon hakim konstituisi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditelusuri rekam jejaknya.
“Kami datang ke KPK meminta konfirmasi nama-nama calon hakim MK yang akan diusulkan oleh Presiden,” ujar Saldi di gedung KPK, Jakarta
Selain ke KPK, tambah Saldi, pansel MK juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi keuangan para calon hakim konstitusi. “Sekadar mengecek bagaimana orang ini bekerja selama di instansi yang bersangkutan,” kata Saldi.
Rekomendasi KPK dan PPATK akan dijadikan pertimbangan pansel menentukan calon hakim konstitusi yang akan diajukan ke Presiden Joko Widodo. Hasil penelusuran dan rekomendasi dari KPK dan PPATK akan diakumulasikan sehingga tim pansel dapat menemukan calon yang tepat.”Kita berupaya mencari calon hakim yang tidak bermasalah,” ujar Saldi.
Ada 16 orang pendaftar. Namun, ada satu kandidat tidak memenuhi seleksi administrasi sehingga tidak dilibatkan dalam seleksi tahap selanjutnya. Berikut 15 nama calon hakim konstitusi hasil seleksi ansel:
1. Prof dr Lazarus Tri Setyawanta Rabala, dosen FH Universitas Diponegoro
2. Fontian Munzil, hakim ad hoc tingkat banding Tipikor Jawa Barat dan dosen Universitas Islam Nusantara Bandung
3. Sugianto, dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon
4. Dhanang Widjiawan, Manajer Regulasi PT Pos Indonesia kantor pusat Bandung dan dosen Poltek Pos Bandung
5. Krisnadi Nasution, dosen Fakultas Hukum 17 Agustus Surabaya
6. I Dewa Gede Palguna, dosen hukum tata negara Universitas Udayana (direkomendasikan Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi Universitas Diponegoro, dosen Fakultas Hukum Untag Semarang, Keluarga Besar Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia)
7. Imam Anshori Saleh, komisioner Komisi Yudisial
8. Hotman Sitorus, PNS Kementerian Hukum dan HAM
9. Prof Yuliandri, guru besar Fakultas Hukum Universitas Andalas
10. Hamdan Zoelva (direkomendasikan oleh Setara Institute, Direktur Eksekutif Imparsial, HRWG, dan Presidium Constitutional Democracy Forum).
11. Aidul Fitriaciada Azhari, dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta (mendaftar)
12. Franz Astani, notaris
13. Erwin Owan Hermansyah, dosen Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya
14. Muhammad Muslih, dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi
15. Indra Perwira, dosen Fakultas Universitas Padjajaran (direkomendasikan oleh Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Padjajaran). (edi.s)