Pasokan Petrokimia Bagi Industri di DN akan Lebih Terjamin

JAKARTA, (tubasmedia.com) –  Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Fridy Juwono, optimis pengembangan TubanPetro akan berkontribusi bagi industri nasional. Salah satunya pasokan petrokimia bagi industri di dalam negeri bakal lebih terjamin.

‘’Karena itu langkah pengembangan TubanPetro harus didukung oleh semua pihak,’’ katanya dalam sebuah diskusi publik di Jakarta kemarin.

Ke depan menurutn dia, kapasitas produksi di anak usaha TubanPetro, khususnya PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang selama ini hanya difungsikan pengolah BBM, bisa ditingkatkan lagi. “Karena itu peran TubanPetro sangat besar mendukung industri, sekaligus dalam jangka panjang membantu menekan defisit,” paparnya.

Langkah pertama katanya, dibuat masterplant integrated petrochemical cluster, dimana dalam masterplan tersebut direncanakan TPPI yang merupakan anak usaha TubanPetro akan dibangun aromatic centre dan olefin centre.

“Saat ini, baru terbangun aromatic plant yang menghasilkan benzene toluene dan xylene (BTX), satu-satunya yang dimiliki Indonesia. Karena produk-produk tersebut masih diimpor, sehingga bisa dijadikan substitusi impor untuk menghemat devisa,” katanya

Sementara itu Direktur Utama Tuban Petro Sukriyanto menyebut Konversi utang PT Tuban Petrochemical Industries (TubanPetro) kepada pemerintah menjadi saham dari kepemilikan 70% menjadi 96% sebagai upaya untuk membesarkan industri petrokimia nasional.

Kebijakan konversi yang diambil diterangkan bakal dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

“Karena itu, jika ingin membesarkan kemampuan dari sisi petrokimia, persoalan di TubanPetro harus diselesaikan. Kebijakan pemerintah yang menyelesaikan utang MYB TubanPetro Rp3,3 triliun melalui konversi sudah tepat. Hal ini akan memberi ruang kepada TubanPetro, untuk mengembangkan bisnis,” ujarnya.

Saham mayoritas Tuban Petro akan segera dimiliki premerintah sebagai kompensasi atas ketidakmampuan perusahaan tersebut membayar utang ke pemerintah dan keputusan ini akan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang diharapkan selesai pekan depan.

“Secara prinsip pemerintah mendukung dan pada posisi yang sama bahwa surat utang Tuban Petro (yang dinyatakan gagal bayar) menjadi saham itu didukung,” jelas Sukriyanto. (sabar)

Berita Terkait

Komentar

Komentar