PBNU dan PP Muhammadiyah, Tolak Khilafah
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Rabu (31/10) malam bertemu di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat.
PBNU dan PP Muhammadiyah membahas berbagai hal terkait problem yang dihadapi bangsa Indonesia akhir-akhir ini.
Kedua organisasi Islam ini menandatangani empat poin pernyataan bersama, yang didasari atas kesadaran akan pentingnya kedaulatan dan kemajuan bangsa dan negara.
Pada poin pertama pernyataan itu disebutkan bahwa PBNU dan PP Muhammadiyah sepakat meneguhkan Pancasila sebagai bentuk dan sistem kenegaraan yang Islami.
“Berkomitmen kuat menegakkan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila sebagai bentuk dan sistem kenegaraan yang Islami. Bersama dengan itu menguatkan dan memperluas kebersamaan dengan seluruh komponen bangsa dalam meneguhkan integrasi nasional dalam suasana yang damai, persaudaraan dan saling berbagi untuk persatuan dan kemajuan bangsa,” bunyi poin pertama yang ditandatangani Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA. dan Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
Ketua PBNU, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA. kepada media mengugkapkan, diperlukan komitmen bersama untuk menangkal rencana pihak-pihak tertentu, untuk menerapkan khilafah di wilayah Asia Tenggara.
“Bahkan saya baca kalau tidak salah ada rencana tahun 2024 harus sudah ada khilafah di ASEAN ini, termasuk Indonesia. Mudah-mudahan mimpi (pendirian khilafah, red) itu tidak terjadi, tidak akan terlaksana berkat adanya NU dan Muhammadiyah,” ungkap Kiyai Said Aqil.
Terkait penolakan terhadap paham khilafah, juga ditegaskan dalam pernyataan bersama yakni mendukung sistem demokrasi dan proses demokratisasi sebagai mekanisme politik kenegaraan. PBNU dan PP Muhammadiyah juga mengajak kepada seluruh bangsa, untuk mendukung demokrasi yang substantif.
Sementara Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dengan suasana penuh persaudaraan, kekeluargaan, dan keakraban karena sejatinya antara NU dan Muhammadiyah senantiasa membangun komunikasi dan kerjasama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pihaknya bersama NU mengajak segenap elemen bangsa untuk membangun komunikasi dan kerjasama sebagai perwujudan ukhuwah keumatan dan kebangsaan.
“Meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang konstruktif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun masyarakat yang makmur baik material maupun spiritual, serta peran politik kebangsaan melalui program pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan bidang-bidang strategis lainnya,” tulis poin ketiga.
“NU kuat di pondok pesantren, Muhammadiyah di pendidikan umum. Semangat kita maju bersama,” kata H. Haedar dalam kesempatan itu.
Pada poin terakhir pernyataan bersama itu disebutkan bahwa pada tahun politik 2019, NU dan Muhammadiyah mengajak semua pihak agar mengedepankan kearifan, kedamaian, toleransi, dan kebersamaan di tengah perbedaan pilihan politik.
“Kontestasi politik diharapkan berlangsung damai, cerdas, dewasa, serta menjunjung tinggi keadaban serta kepentingan bangsa dan negara. Hindari sikap saling bermusuhan dan saling menjatuhkan yang dapat merugikan kehidupan bersama,” kata pernyataan itu.
“Kami percaya rakyat dan para elite Indonesia makin cerdas, santun, dan dewasa dalam berpolitik,” tulis akhir poin keempat.
Tampak hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Umum PBNU H. Ma’shum Mahfudz, Ketua PBNU H. Robikin Emhas, Sekjen PBNU H. Helmy Faisal Zaini, Ketua PP Muhammadiyah H. Yunahar Ilyas, Sekjen PP Muhammadiyah H. Abdul Mu’ti dan beberapa pengurus organ kedua ormas. (red)