PDIP tak Setuju Presiden Jokowi Terbitkan Perpu KPK

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpandangan Presiden Joko Widodo sebaiknya tak tergesa-gesa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu)  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan UU itu seharusnya dilaksanakan terlebih dulu, baru dievaluasi dan diubah jika efeknya negatif.

Dia juga menyinggung bahwa pada awalnya Presiden Jokowi dan seluruh partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah satu suara melakukan revisi terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 itu.

“Maka mengubah undang-undang dengan perpu sebelum undang-undang itu dijalankan adalah sikap yang kurang tepat,” kata Hasto lewat keterangan tertulis, Sabtu, 28 September 2019.

Hasto mengatakan, partainya berpegang pada prinsip bahwa revisi UU KPK merupakan kesepakatan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dia meyakini Jokowi tak akan menerbitkan Perpu KPK sebelum berbicara dengan partai-partai politik yang ada di parlemen.

“Kami percaya, bahwa terkait kemungkinan adanya perpu, Presiden Jokowi akan membahasnya dengan seluruh pimpinan dewan dan pimpinan fraksi di DPR,” katanya.

Hasto pun menyinggung adanya masukan dari sejumlah tokoh terkait Perpu KPK ini. Pada Kamis lalu, 26 September, Presiden Jokowi memang bertemu dengan puluhan tokoh yang berlatar belakang budayawan, agamawan, hingga pakar hukum.

Seusai pertemuan itu, Jokowi mengatakan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perpu KPK. Dia berujar timnya akan mengkalkulasi dan mengkaji kemungkinan tersebut.

“Bagi PDI Perjuangan, ide itu hanyalah gagasan sebagian tokoh, dan sifatnya sebagai aspirasi,” kata Hasto.

PDIP, lanjut Hasto, tegas dengan posisi politik membela pemerintahan Joko Widodo terkait isu Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Hasto mengatakan PDIP percaya komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi yang menurutnya lebih berkeadilan dengan melakukan revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 itu. (red)